Waspada OPM Sebar Hoaks, Picu Kekhawatiran di Masyarakat

Berita Kalimantan    7/14/2024    Comment   

Waspada OPM Sebar Hoaks, Picu Kekhawatiran di Masyarakat

Oleh: Loa Murib

Di tengah konflik yang berlangsung lama di Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM) kerap menggunakan taktik penyebaran hoaks untuk memicu ketidakstabilan dan kekhawatiran di masyarakat. Hoaks yang disebarkan oleh OPM ini bukan hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memicu konflik lebih lanjut dan mengganggu keamanan serta kedamaian di wilayah tersebut. Untuk itu masyarakat diharapkan tidak termakan isu hoaks yang disebarkan OPM untuk menciptakan kegaduhan.

Salah satu hoaks yang disebarkan oleh OPM adalah klaim terjadi baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan militer Indonesia di Ilaga, Papua, pada 27-29 Juni 2024. Kepala Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, dengan tegas membantah laporan tersebut. Menurutnya hingga saat ini belum ada laporan baku tembak di Ilaga.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi klaim dari Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB) yang menyebutkan terjadi baku tembak selama tiga hari berturut-turut di Ilaga. Klaim tersebut juga menyebutkan adanya penggunaan drone yang dilengkapi bom mortir, mengakibatkan luka berat pada seorang warga sipil. Namun, pernyataan ini dibantah keras oleh Satgas Damai Cartenz, yang memastikan bahwa tidak ada laporan atau bukti yang mendukung klaim tersebut.

Hoaks lain yang disebarkan oleh OPM adalah kabar bahwa aparat gabungan TNI-Polri mengusir pasien dan menutup ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Madi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) XVII/Cendrawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan, menyebut kabar tersebut sebagai berita bohong yang sengaja disebarkan untuk menciptakan kegaduhan.

Menurut Candra, kehadiran aparat gabungan di RSUD Madi adalah untuk mengamankan fasilitas kesehatan tersebut dari ancaman OPM, yang diduga berniat membakar rumah sakit. Menurutnya justru saat ini, aparat TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai, karena ada pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut.

Candra juga menjelaskan bahwa beberapa narasi menyesatkan yang beredar di media sosial, termasuk isu pasien anak-anak yang dipaksa mencari rumah sakit lain dan pintu RSUD yang dipalang, tidak sesuai dengan fakta. Pihak rumah sakit sendiri telah membantah kabar tersebut dan menjelaskan bahwa pintu dipalang untuk mencegah kehilangan obat-obatan dan peralatan medis.

OPM juga menyebarkan kabar bohong tentang pembunuhan seorang prajurit TNI, Serka Rusli, yang diklaim dibunuh dan dibakar beserta mobilnya di Kopo Paniai, Papua, pada 11 Juni. Kabar tersebut disebarkan melalui akun media sosial X @Revolutions1977, namun segera dibantah oleh pihak berwenang.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa Serka Rusli masih hidup dan menjalankan tugas seperti biasa. Orang yang sebenarnya dibunuh adalah seorang sopir taksi bernama Daeng Rusli asal Makassar. Menurutnya tindakan keji dan tak berperikemanusiaan OPM kepada masyarakat sipil ini jelas melanggar HAM berat.

Kristomei juga menegaskan bahwa akun @Revolutions1977 telah memberikan informasi palsu kepada masyarakat, yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan dan kekacauan. Kabar tersebut dipastikan hoaks. Serka Rusli saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih berdinas di Yonif 753/AVT.

Penyebaran hoaks oleh OPM tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Hoaks-hoaks ini menimbulkan kepanikan, ketidakpercayaan, dan bahkan potensi konflik horizontal di antara masyarakat. Selain itu, hoaks-hoaks tersebut juga menyulitkan upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di wilayah Papua.

Dalam menghadapi penyebaran hoaks ini, peran serta media massa dan masyarakat sangat penting. Media massa diharapkan dapat menyajikan berita yang akurat dan terverifikasi, sementara masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Pemerintah dan aparat keamanan juga perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman.

Masyarakat yang termakan hoaks menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh propaganda separatis, yang pada akhirnya dapat memperparah situasi keamanan di Papua. Hoaks juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial, seperti terhentinya aktivitas bisnis dan pendidikan akibat kekhawatiran yang tidak berdasar.

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai cara mengenali dan memverifikasi informasi yang mereka terima. Literasi media yang baik akan membantu masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Selain itu Media massa harus berperan aktif dalam menyajikan berita yang akurat dan terverifikasi. Mereka juga harus cepat dalam mengklarifikasi informasi yang tidak benar untuk mencegah penyebaran hoaks lebih lanjut.

Penyebaran hoaks oleh OPM merupakan ancaman serius yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Hoaks-hoaks ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan dan keresahan yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi, dan bagi pemerintah serta media massa untuk berperan aktif dalam menangkal penyebaran hoaks. Dengan kerjasama yang baik antara semua pihak, diharapkan keamanan dan kedamaian di Papua dapat terjaga, serta masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan tenteram.

*Penulis Adalah Mahasiswa Papua Yang Tinggal di Surabaya

UU Cipta Kerja Permudah UMKM Dapatkan Permodalan

Berita Kalimantan    7/14/2024    Comment   

UU Cipta Kerja Permudah UMKM Dapatkan Permodalan

Oleh Rianti Yuanita )*

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah Indonesia telah membawa angin segar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UU yang juga dikenal dengan Omnibus Law ini, bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Sementara tujuan utama pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Salah satunya dengan mempermudah UMKM dalam memperoleh modal dan perizinan. Dengan kemudahan ini, UMKM diharapkan dapat berkembang lebih pesat, memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

UMKM memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Data menunjukkan bahwa sektor ini mampu bertahan saat krisis ekonomi, seperti krisis moneter 1998 dan pandemi Covid-19. UMKM berkontribusi signifikan dalam pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan devisa negara. Oleh karena itu, pemerintah selalu memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM.

Salah satu dampak positif UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan proses perizinan dan pemberian akses modal bagi UMKM. UU Cipta Kerja memperkenalkan sejumlah reformasi yang signifikan untuk mempermudah UMKM dalam hal perizinan dan akses pembiayaan. Proses perizinan yang sebelumnya rumit kini dipermudah melalui sistem perizinan elektronik berbasis risiko (OSS-RBA). Dengan sistem ini, izin usaha dapat diterbitkan dengan cepat, bahkan dalam hitungan menit, dan dapat diakses dari mana saja. Hal ini sangat membantu UMKM untuk legal dan aman dalam menjalankan usahanya.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, Andri, menjelaskan bahwa perizinan berbasis risiko didasarkan pada tingkat risiko usaha. Hal ini berarti bahwa izin yang diperlukan akan disesuaikan dengan risiko yang ada, memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh izin sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp 5 miliar, proses perizinan melalui OSS-RBA tidak dikenakan biaya, serta UMKM dapat mengurus SNI dan sertifikat halal secara gratis.

Kemudahan ini sangat penting karena perizinan yang berbelit-belit sering kali menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang. Selain itu, Dengan adanya OSS-RBA, UMKM dapat memperoleh Nomor Izin Berusaha (NIB) yang merupakan syarat utama untuk mengakses berbagai layanan dan fasilitas pemerintah, termasuk pinjaman modal dari bank. Penyederhanaan proses ini memastikan bahwa pelaku UMKM dapat fokus pada pengembangan usaha mereka tanpa terjebak dalam birokrasi yang rumit.

Selain kemudahan dalam perizinan, UU Cipta Kerja juga mengamanatkan pemerintah untuk memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM. Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Yulius, menyatakan bahwa pelaku UMKM seringkali menghadapi masalah hukum terkait perizinan, pembiayaan, ketenagakerjaan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, KemenKopUKM membangun kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Mahkamah Agung, Lembaga Bantuan Hukum, dan perguruan tinggi, untuk memberikan pendampingan hukum yang optimal.

UU Cipta Kerja tentu memudahkan UMKM dalam mengakses modal. Satgas Percepatan UU Cipta Kerja bersama Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah menyederhanakan prosedur pengajuan pinjaman, baik bagi individu maupun UMKM. Pelaku usaha kini dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), tanpa perlu mengurus Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). Prosedur pengajuan KUR juga sangat sederhana, dengan suku bunga rendah antara 3-6 persen, tergantung pada skala usaha.

Meski sudah ada berbagai kemudahan dari implementasi UU Cipta Kerja, masih banyak pelaku UMKM yang lebih memilih mengajukan pinjaman online (pinjol) karena tawaran pencairan dana yang lebih cepat. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri karena pinjaman online sering kali memiliki bunga yang sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 100 persen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk menghapus situs pinjol ilegal dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha tentang risiko yang terkait. Dengan UU Cipta Kerja, pemerintah berharap UMKM dapat beralih ke sumber pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau yang diawasi oleh OJK.

Ketua Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Satgas UU Cipta Kerja, Edy Priyono, mengatakan bahwa KUR mudah dan murah ini dirancang untuk membantu UMKM berkembang dengan cepat. Selain itu, meskipun pelaku UMKM sebelumnya terjerat pinjaman online ilegal, mereka tetap dapat mengajukan KUR melalui bank yang diawasi oleh OJK, sehingga risiko pinjol ilegal dapat diminimalisir.

Kemudahan perizinan dan akses modal yang diberikan melalui UU Cipta Kerja diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM secara signifikan. Dengan bertambahnya UMKM yang legal dan berkembang, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga akan meningkat. UMKM yang sukses akan membayar pajak dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian nasional.

Kemudahan-kemudahan ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya di sektor UMKM. Dengan iklim investasi yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipacu lebih cepat, menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, terutama melalui penguatan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi kemasyarakatan

Tokoh Agama dan Masyarakat Berperan Mewujudkan Pilkada Damai

Berita Kalimantan    7/14/2024    Comment   

Tokoh Agama dan Masyarakat Berperan Mewujudkan Pilkada Damai

Oleh : Eva Kalyna Audrey )*

Mewujudkan Pilkada yang damai bukanlah tugas yang mudah, tapi dengan peran aktif dari tokoh agama dan masyarakat, impian ini bukan sekadar angan-angan belaka. Mereka adalah penjaga moral dan penjaga kedamaian yang mampu meredam gejolak, menyejukkan suasana, dan memupuk rasa kebersamaan di tengah perbedaan pilihan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan telah mengajak para tokoh agama dan masyarakat untuk aktif berpartisipasi demi terciptanya Pilkada yang aman dan damai. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, dalam sebuah dialog di Radio Republik Indonesia (RRI) yang berlangsung di aula kantor Bawaslu Kalsel, Banjarmasin.

Pada acara tersebut, hadir juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Selatan, Ilham Masykuri Hamdie, dan Ketua Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa (Ikasba) Kalimantan Selatan, Aliansyah Mahadi.

Mereka menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari stakeholder seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), FKUB, dan Ikasba untuk menjaga harmonisasi antar agama, etnis, dan suku selama Pilkada. Hal ini diharapkan dapat menekan potensi kerawanan yang mungkin timbul.

Aries Mardiono menyampaikan harapannya agar pelaksanaan Pilkada di daerah ini dapat berjalan lancar dan kondusif seperti pemilu sebelumnya. Dalam menghadapi potensi kerawanan seperti gesekan antar golongan, suku, atau agama, keterlibatan MUI, FKUB, dan Ikasba sangat penting untuk mengawal pemilihan serentak ini.

Ilham Masykuri Hamdie, Ketua FKUB Kalimantan Selatan, menegaskan komitmen pihaknya dalam berperan aktif untuk mengawal proses Pilkada di Kalsel. FKUB berperan dalam melakukan edukasi kepada umat mengenai pentingnya kepemimpinan dalam pemilihan, ajakan untuk tidak golput, menyebarkan informasi positif tentang Pilkada, mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi, dan melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan indikasi pelanggaran Pilkada.

Aliansyah Mahadi, Ketua Ikasba Kalimantan Selatan, juga menegaskan bahwa pihaknya akan aktif berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada 2024 di Kalsel. Anggota Ikasba diimbau untuk saling menjaga kerukunan antar etnis dan suku bangsa demi terwujudnya Pilkada Kalsel yang aman dan damai.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Tengah, Katma F Dirun, menekankan pentingnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah. Dalam pesta demokrasi Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, kehadiran sosok tokoh agama dan masyarakat yang moderat sangat penting untuk memastikan Pilkada Damai.

Katma mengingatkan bahwa Pilkada Damai bukan sekadar slogan, tetapi merupakan upaya nyata untuk menciptakan atmosfer kondusif selama rangkaian tahapan Pilkada. Peran FKUB juga sangat penting, meskipun FKUB tidak dapat bekerja sendiri. Keberadaan dan kiprah FKUB perlu didukung dan disinergikan bersama dengan pemerintah daerah, stakeholders, dan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Kalteng.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Timur mendorong tokoh masyarakat untuk mengedukasi pemilih menjelang Pilkada Serentak 2024. Potensi kerawanan tinggi seperti golput atau golongan putih yang dikhawatirkan semakin bertambah perlu diatasi dengan edukasi yang tepat.

Ketua FKUB Kalimantan Timur, KH Muhammad Rasyid, menyampaikan bahwa setiap pelaksanaan pemilihan selalu diiringi dengan beragam konflik dan perseteruan. Oleh karena itu, FKUB Kalimantan Timur mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar memahami bahwa perbedaan dalam demokrasi adalah hal biasa. Setelah Pilkada, masyarakat harus kembali menjaga kerukunan hidup.

Dalam upaya mewujudkan Kota Cilegon yang damai pada Pemilu serentak tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon mengumpulkan tokoh lintas agama se-Kota Cilegon. Plt Kepala Badan Kesbangpol Cilegon, Sri Widayati, menegaskan bahwa tokoh agama merupakan perekat umat yang dapat menjaga kerukunan antar umat beragama, terutama menjelang Pemilu 2024 di mana kerawanan antar masyarakat akibat perbedaan pilihan politik sangat mungkin terjadi.

Sri Widayati mengharapkan para tokoh lintas agama dapat menangkal berita hoax atau berita yang menjurus pada isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Ada empat kriteria dalam moderasi beragama yang perlu dijaga, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menerima perbedaan. Para tokoh agama diminta untuk menjaga kondusifitas di lingkungan masyarakat agar tidak terjebak dalam perpecahan akibat politik praktis.

Ketua Forum Komunitas Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten, A.M Romly, berharap masyarakat di Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon, tidak saling menjelekkan atau merendahkan satu sama lain. Masyarakat diimbau untuk memilih sesuai dengan keyakinan politik masing-masing, namun tetap menjaga persatuan dan tidak menimbulkan konflik yang bisa menyebabkan perpecahan.

Dalam menghadapi Pilkada 2024, peran tokoh agama dan masyarakat sangatlah penting. Keterlibatan aktif mereka dalam mengedukasi dan menjaga kerukunan dapat menjadi penentu terciptanya Pilkada yang damai dan aman.

Mari bersama-sama kita wujudkan Pilkada 2024 yang kondusif, penuh kedamaian, dan membawa kemajuan bagi bangsa. Jangan biarkan perbedaan memecah belah, tapi jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Lintas Nusamedia

Persiapan HUT RI di IKN Berjalan Sesuai Rencana

Berita Kalimantan    7/14/2024    Comment   

Persiapan HUT RI di IKN Berjalan Sesuai Rencana

Oleh : Septiawan Prihadi )*

Persiapan rangkaian upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke 79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, tengah dilakukan dengan seksama. Dengan tema "Indonesia Maju, Nusantara Bersatu", pemerintah berkomitmen menjadikan perayaan ini sebagai momentum penting yang mencerminkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Persiapan meliputi infrastruktur, kegiatan budaya, partisipasi masyarakat, serta keamanan dan protokol kesehatan, diatur dengan teliti untuk memastikan acara berjalan lancar dan sukses.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya optimis pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 akan berjalan dengan baik. Apalagi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono yang dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan infrastruktur untuk Upacara 17 Agustus 2024 nanti.

IKN Nusantara, yang diresmikan sebagai ibu kota baru Indonesia, memainkan peran sentral dalam perayaan HUT RI tahun ini. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama, dengan fokus pada penyelesaian proyek proyek vital seperti jalan raya, fasilitas umum, dan gedung gedung pemerintahan. Kementerian PUPR melaporkan bahwa lebih dari 80% infrastruktur utama telah siap digunakan. Ini termasuk alun alun utama yang akan menjadi lokasi upacara bendera, lengkap dengan tribune dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, persiapan juga mencakup pengadaan listrik dan air bersih untuk memastikan kenyamanan semua pihak yang terlibat dalam perayaan. Infrastruktur digital seperti jaringan internet telah diperkuat untuk mendukung dokumentasi dan siaran langsung acara ke seluruh penjuru negeri.

Basuki Hadimuljono mengatakan persiapan untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN secara keseluruhan dinyatakan siap. Presiden Jokowi juga telah meninjau lokasi serta mengecek satu per satu lokasi dan tata urutan terkait perayaan HUT Kemerdekaan di IKN. Pihaknya juga menyampaikan bahwa pada Agustus nanti 12 tower rumah susun (Rusun) ASN di IKN sudah fully furnished untuk ditempati para peserta upacara. Sedangkan rumah tapak jabatan menteri juga nanti sudah selesai, sehingga bisa ditempati. Sementara istana presiden sudah selesai.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan keamanan selama perayaan. Ribuan personel TNI dan Polri akan dikerahkan untuk mengamankan acara, baik di lokasi utama maupun di area sekitar IKN. Teknologi keamanan canggih, termasuk kamera pengawas dan sistem identifikasi, digunakan untuk memantau situasi secara real time.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, H. Muhaimin mengatakan stigma bahwa IKN siap harus dihadirkan kepada dunia dan Indonesia. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu mengelola pembangunan besar ini dengan baik, serta memperkuat kepercayaan baik dari masyarakat lokal maupun internasional terhadap kapasitas dan visi pembangunan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, persiapan terus dilakukan dengan matang.

Berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan acara ini berjalan lancar dan meriah. Infrastruktur utama, seperti jalan raya dan fasilitas umum, telah dipersiapkan dengan baik dan maksimal. Selain itu, berbagai kegiatan budaya dan seni direncanakan untuk memeriahkan suasana, termasuk pertunjukan musik, tarian tradisional, dan pameran kuliner. Masyarakat setempat, bersama dengan berbagai komunitas, juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam persiapan ini agar perayaan berjalan dengan mewah dan meriah. Sehingga, diharapkan masyarakat dunia akan melihat kesuksesan pembangunan IKN Nusantara sebagai tonggak penting dalam sejarah Indonesia, yang mencerminkan kemajuan infrastruktur dan komitmen pemerintah dalam membangun sebuah ibu kota yang modern dan berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi, perayaan HUT RI di IKN akan memberikan dampak ekonomi positif bagi daerah sekitarnya. Peningkatan jumlah pengunjung dari berbagai daerah akan mendorong sektor pariwisata dan perdagangan lokal. Hotel, restoran, dan usaha kecil menengah (UKM) setempat diprediksi mengalami peningkatan omzet selama periode perayaan.

Secara sosial, perayaan ini menjadi ajang untuk memperkuat rasa kebersamaan dan nasionalisme. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan meningkatkan rasa memiliki terhadap IKN sebagai ibu kota baru yang diharapkan membawa kemajuan bagi seluruh bangsa. Selain itu, acara ini juga menjadi kesempatan untuk mempromosikan IKN sebagai simbol modernitas dan keberlanjutan bagi Indonesia di masa depan.

Persiapan HUT RI di IKN Nusantara menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan perayaan ini sebagai momen bersejarah yang membanggakan. Dari segi infrastruktur, kegiatan budaya, hingga partisipasi masyarakat, semuanya direncanakan dengan matang dan dilaksanakan dengan baik.

Dampak ekonomi dan sosial yang positif juga menjadi harapan besar dari perayaan ini. Selain menggerakkan perekonomian lokal, perayaan ini juga memperkuat semangat persatuan dan kebanggaan nasional. IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan dan keberlanjutan Indonesia, yang terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

)* Mahasiswa Universitas Darma Agung Medan

Pembangunan Papua Bukti Konkret Pemerintah Ciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Berita Kalimantan    7/14/2024    Comment   

Pembangunan Papua Bukti Konkret Pemerintah Ciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Devaryo Valarie )*

Pembangunan di Papua masih terus digencarkan pemerintah di berbagai sektor hingga saat ini. Komitmen tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sangat serius menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat Papua. Pemerintah pusat hingga daerah saling bersinergi untuk mewujudkan Papua semakin maju dengan pembangunan secara fisik maupun non fisik. Pemerintah berupaya memberikan pelayanan publik secara optimal kepada seluruh masyarakat Papua agar mereka dapat hidup nyaman dan sejahtera di Bumi Cenderawasih.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan Papua yaitu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). RIPPP merupakan perencanaan terpadu antar sektor dan daerah yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, yang disusun bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat Papua yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Sementara SIPPP adalah platform sistem informasi terintegrasi dalam kerangka RIPPP.

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan peluncuran RIPPP 2022–2041 dan SIPPP merupakan tahapan penting pembangunan Papua. Dengan diluncurkannya dokumen tersebut, pemerintah memperkenalkan arah pembangunan jangka panjang wilayah Papua. Pihaknya berharap ini menjadi momen penting dalam mendorong sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan serta penganggaran, kolaborasi pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku pembangunan lainnya dalam percepatan pembangunan wilayah Papua.

Suharso Monoarfa juga menjelaskan pemerintah memutuskan untuk mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam program percepatan pembangunan di Tanah Papua yang mulai bergulir pada tahun 2024. Pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dilakukan secara bertahap, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pendekatan keamanan juga diberikan perhatian secara khusus, karena untuk menjamin kedamaian di Papua.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan pembangunan rumah sakit pemerintah tipe B di Kabupaten Nabire, guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah setempat.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule mengatakan untuk menjalankan satu layanan kesehatan komprehensif yang dikerjakan seluruhnya di Provinsi Papua Tengah, dibutuhkan rumah sakit rujukan provinsi yang tipenya adalah Rumah Sakit tipe B. Hal itu sesuai dengan tuntutan RIPPP tahun 2022-2041 yang mengusung visi besar terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera. Sebagai upaya mewujudkan Papua Sehat Pemprov Papua Tengah membangun RS Tipe B.

Menurut Silwanus, kesehatan adalah fondasi, tidak bisa bicara Papua cerdas dan Papua produktif jika Papua itu tidak sehat. Pihaknya menjelaskan filosofi dasar yang mesti dipegang adalah bahwa kesehatan itu bukan segala-galanya tapi tanpa kesehatan segala-galanya menjadi tidak mungkin. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan penguatan layanan dasar melalui penguatan pada level Puskesmas dan layanan rujukan dengan penguatan pada rumah sakit.

Berdasarkan RIPPP mengenai Papua sehat, dalam waktu tidak terlalu lama Papua Tengah akan mempunyai rumah sakit rujukan provinsi atau yang disebut Rumah Sakit tipe B. Adapun maksud untuk mempercepat pembangunan Rumah Sakit Tipe B adalah agar memotong mata rantai rujukan keluar Provinsi Papua Tengah.

Diharapkan dengan adanya rumah sakit itu kelak, maka rujukan dari kabupaten-kabupaten bisa diselesaikan di ibukota Provinsi Papua Tengah tanpa perlu rujukan pasien keluar dari Papua Tengah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diputuskan bahwa Rumah Sakit Tipe B rujukan Papua Tengah sudah bisa beroperasi di tahun 2026.

Pembangunan yang sangat jelas terlihat dan dirasakan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat Papua adalah di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur telah banyak terealisasikan di Papua seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini semata-mata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk membuka aksesibilitas pendidikan pada wilayah Terdepan, Terluar dan Terpinggirkan (3T).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling mengatakan infrastruktur menjadi salah satu pendukung terbukanya akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan, perlu dibuka untuk mendekartkan masyarakat dengan pelayanan yang disediakan pemerintah.

Jalan dan jembatan diperlukan untuk menjadi penghubung aksesibilitas serta memudahkan pemerintah untuk menjangkau masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyaralat harus bertumbuh. Untuk itu, akses harus dibuka agar dapat menjangkau masyarakat.

Yohana menjelaskan prioritas pembangunan Kabupaten Mimika pertama yakni meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya saing. Untuk menciptakan SDM berdaya saing, maka perlu didukung dengan infrastruktur memadai agar masyarakat di kampung-kampung juga dapat mengakses pendidikan yang baik. Pembangunan infrastruktur sangat mendukung pemerataan sarana dan prasarana dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jika infrastruktur memadai, sarana prasarana merata maka prioritas utama untuk meningkatkan SDM berdaya saing akan tercapai.

Berbagai pembangunan yang sudah banyak mendukung kehidupan masyarakat di Papua sudah sepatutnya diapresiasi. Jangan biarkan hasil pembangunan tersebut dirusak atau diabaikan fungsinya begitu saja. Masyarakat Papua harus menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan itu dengan baik untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Mari kawal pembangunan di Papua secara berkelanjutan demi kemajuan Bumi Cenderawasih.

)* Penulis merupakan mahasiswi asal Papua di Surabaya

Kelancaran Tahapan Pilkada Tanggung Jawab Semua Pihak

Berita Kalimantan    7/14/2024    Comment   

Kelancaran Tahapan Pilkada Tanggung Jawab Semua Pihak

Oleh : Vania Salsabila Pratama )*

Dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang, tanggung jawab untuk memastikan kelancaran tahapan Pilkada serentak 2024 terletak di tangan semua pihak yang terlibat. Tidak hanya pemerintah dan penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu untuk mensukseskan proses demokrasi ini.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boven Digoel, Athanasius Koknak, SE, menekankan bahwa semua pemangku kepentingan dan unsur-unsur yang ada di Kabupaten Boven Digoel harus bersama-sama menjalankan tugas masing-masing untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik.

Menjelang tanggal 27 November 2024, yang telah ditetapkan sebagai hari pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara serentak, kerja sama antara berbagai pihak menjadi sangat krusial. Athanasius Koknak mengajak seluruh penyelenggara pemilu, pengawas, serta aparat keamanan TNI/POLRI untuk bekerja sama demi suksesnya pesta demokrasi ini.

Menurutnya, sinergi antara pihak-pihak ini akan menjadi kunci utama untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pilkada di Boven Digoel.

Athanasius Koknak juga menekankan pentingnya peran berbagai elemen keamanan, seperti Kapolres, Dandim, Satgas, Satpol PP, dan berbagai pihak keamanan lainnya. Menurutnya, mereka harus secara aktif menjaga dan mengawal proses demokrasi agar dapat berjalan lancar dan aman.

Tidak hanya fokus pada keamanan fisik, tetapi juga harus mengawasi proses agar tetap jujur dan adil, sehingga hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut memberikan perhatian serius terhadap persiapan Pilkada serentak ini. Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk memperkuat dan membenahi diri, memastikan bahwa semua kelemahan yang ada diperbaiki.

Menurutnya, KPU harus dikuatkan agar mampu menyelenggarakan Pilkada dengan baik, meski baru saja menghadapi masalah internal berupa pemberhentian tetap Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, akibat dugaan tindakan asusila.

Ma'ruf Amin menekankan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak adalah yang terpenting. Oleh karena itu, KPU harus tetap fokus menjalankan tugasnya meskipun ada permasalahan internal. Bahkan, ia mempertimbangkan penambahan anggota KPU untuk menggantikan Hasyim Asy'ari, memastikan bahwa lembaga ini tetap berfungsi dengan baik.

Menurutnya, KPU bekerja secara tim, sehingga permasalahan yang menimpa satu individu tidak seharusnya mengganggu kinerja seluruh lembaga.

Dalam pandangan Wapres, pelaksanaan Pilkada yang sukses tidak hanya bergantung pada integritas KPU, tetapi juga moralitas dan integritas setiap individu yang terlibat. Kasus Hasyim Asy'ari menjadi pelajaran penting agar tindakan tidak bermoral tidak terulang di masa depan, terutama di lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan. Kejadian ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memegang teguh prinsip moralitas dalam menjalankan tugas negara.

Tidak hanya di Boven Digoel, seruan untuk menjaga kelancaran dan kejujuran Pilkada juga datang dari berbagai daerah lain. Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Dr. H. Sultani, M.Si, menghimbau masyarakat, tokoh, dan aparatur sipil negara (ASN) untuk bersatu mengawal dan mensukseskan Pilkada November 2024. Menurutnya, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan beretika.

Sultani menegaskan bahwa LMP terus mendorong dan memperkuat supremasi sipil melalui kemitraan dengan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan Indonesia yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan rasa nasionalisme, patriotisme, serta persaudaraan yang mulai terkikis akibat pelaksanaan demokrasi yang tidak sehat.

Pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka. Sultani berpendapat bahwa memilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat akan membawa negara menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai Ketua LMP di Pinrang, ia merasa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menjalankan fungsi kontrol atas kebijakan yang tidak sesuai aturan.

Sultani juga memberikan beberapa rekomendasi kepada Pj. Bupati Pinrang untuk memastikan kelancaran Pilkada. Ia menginstruksikan agar seluruh ASN dan aparat desa/lurah tidak terlibat dalam politik praktis atau menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu calon. Pelanggaran ini, menurutnya, harus ditindak tegas untuk menjaga profesionalitas ASN dan kepercayaan masyarakat.

Lebih jauh, Sultani menghimbau masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawal dan mensukseskan Pilkada yang aman, tertib, dan kondusif tanpa tekanan dan intervensi. Ia mengingatkan bahwa suksesnya Pilkada adalah tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap ASN atau aparat pemerintah yang melanggar aturan harus dilakukan secara ketat.

Pilkada serentak 2024 merupakan ujian besar bagi demokrasi di Indonesia. Keberhasilannya bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu atau aparat keamanan, tetapi seluruh elemen masyarakat harus berperan aktif.

Dengan menjaga integritas dan bekerja sama, kita dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Mari kita kawal dan sukseskan Pilkada serentak ini dengan penuh tanggung jawab, demi tercapainya tujuan bersama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Generasi Muda Garda Terdepan Pencegahan Judi Online

Berita Kalimantan    7/14/2024    Comment   

Generasi Muda Garda Terdepan Pencegahan Judi Online

Oleh : Eva Kalyna Audrey )*

Generasi muda memiliki potensi luar biasa sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan judi online di Indonesia. Meskipun teknologi digital membawa berbagai kemudahan, perkembangannya yang cepat juga menimbulkan risiko besar bagi anak-anak dan remaja. Salah satu risiko terbesar yang mengintai adalah perjudian online, yang belakangan ini menjadi isu serius di tanah air.

Perjudian online dapat diakses dengan mudah melalui ponsel pintar, yang menjadi tantangan besar karena tidak ada hambatan fisik seperti yang ada di kasino. Sayangnya, akses ini juga dimanfaatkan oleh anak-anak di bawah usia 17 tahun, bahkan mereka yang belum memiliki kartu identitas.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan angka yang mengkhawatirkan, yaitu sekitar 80.000 anak di bawah 10 tahun dan 440.000 anak praremaja serta remaja sudah terlibat dalam perjudian online. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini terhadap masa depan generasi muda.

Untuk mengatasi masalah ini, langkah cepat dan terpadu sangat diperlukan. Sebagaimana dalam upaya pencegahan kenakalan remaja, memantau aktivitas anak-anak dan remaja menjadi kunci penting. Lingkungan keluarga dan komunitas sekitar harus proaktif dalam melindungi mereka dari godaan perjudian online.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, dan juga kecanduan judi online.

Orang tua memiliki peran krusial dalam upaya ini. Mereka harus memastikan bahwa anak-anak mereka terlindungi dari ancaman perjudian online. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menekankan bahwa tindakan anak-anak sering kali dipengaruhi oleh perilaku orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan contoh yang baik dan membimbing anak-anak mereka dengan benar.

Di tengah maraknya perjudian online, KPAI juga mencermati potensi eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak. Orang dewasa yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan anak-anak dengan menggunakan rekening mereka untuk berjudi atau membuat rekening bank dengan data anak-anak. Ini adalah bentuk eksploitasi yang sangat berbahaya dan harus segera diatasi melalui penegakan hukum yang tegas.

Saat ini, seluruh elemen masyarakat sedang berupaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang diharapkan akan tercapai pada peringatan 100 tahun kemerdekaan negara kita. Generasi muda memegang peran penting dalam perwujudan visi ini. Namun, berdasarkan data, remaja adalah kelompok yang paling rentan terhadap perjudian online di antara kelompok usia muda.

Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 menemukan bahwa kelompok remaja (usia 13–18 tahun) memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi. Fase remaja dimulai pada usia 10–13 tahun dan berakhir pada usia 18–22 tahun, dimana mereka cenderung menunjukkan perilaku impulsif dan mencari pengalaman baru.

Perilaku impulsif memang normal, tetapi perilaku yang berisiko, seperti perjudian online, harus dicegah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa remaja mempromosikan perjudian online di media sosial, yang dapat memperburuk situasi.

Penyebaran kecanduan judi online tidak boleh diabaikan karena dampaknya sangat merugikan masyarakat. Semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah anak-anak terlibat dalam tindakan kriminal akibat perjudian online.

Faktor terpenting dalam menciptakan generasi emas adalah peran keluarga dan lingkungan. Orang tua dan masyarakat sekitar harus peduli terhadap kesejahteraan anak-anak dan remaja. Mereka harus membangun dan memperkuat karakter baik anak-anak serta mendidik mereka tentang konsekuensi berbahaya dari tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal. Pendekatan yang terintegrasi dengan semua pihak sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari ancaman perjudian online.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa langkah-langkah untuk mencegah anak-anak dan remaja terpapar perjudian online harus segera diambil. Upaya bersama diperlukan untuk melindungi generasi penerus bangsa.

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 3,2 juta orang di Indonesia terlibat dalam perjudian online, dan lebih dari 2 persen di antaranya adalah anak-anak di bawah 10 tahun. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan dan harus segera direspons dengan langkah-langkah yang tepat.

Perjudian online memberikan dampak negatif pada pembentukan mental dan penanaman nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda. Dalam era globalisasi yang penuh dengan kompetisi, bangsa ini membutuhkan generasi muda yang berkarakter kuat dan berdaya saing tinggi. Paparan judi online mengganggu proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik di masa depan.

Semua pihak, termasuk para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat, perlu berkolaborasi dengan baik demi mengambil langkah yang tepat dalam memberantas judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menggencarkan langkah-langkah preventif, termasuk edukasi dan sosialisasi lewat kolaborasi dengan berbagai lembaga.

Melindungi generasi muda dari ancaman perjudian online adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, harus berperan aktif dalam upaya ini. Generasi muda adalah aset berharga yang harus dijaga dan dilindungi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan kerja sama dan upaya yang terpadu, kita dapat memastikan bahwa anak-anak dan remaja kita tumbuh menjadi generasi yang berkarakter kuat dan berdaya saing tinggi. Mari bersama-sama menjadi garda terdepan dalam pencegahan judi online dan melindungi masa depan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Lintas Nusamedia