BERITA KALIMANTAN

opini

trending

Showbiz

Ad Placement

daerah

nasional

Rabu, 17 April 2024

Pemerintah Bangun IKN Dengan Tetap Memberdayakan Masyarakat Lokal

Oleh: Saidi Muhammad )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu kunci untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memberdayakan masyarakat lokal.

Masyarakat lokal di sekitar IKN memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang berharga. Mereka telah hidup di wilayah tersebut selama berabad-abad dan memiliki hubungan yang kuat dengan alam. Pengetahuan dan pengalaman mereka dapat menjadi aset penting dalam membangun IKN yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang besar dari masyarakat Dayak dalam pembangunan IKN. Sebagai apresiasi, Presiden Jokowi berencana untuk membangun Dayak Center di sekitar wilayah IKN.

Organisasi masyarakat Dayak, seperti Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung pembangunan IKN. Mereka menekankan pentingnya memperhatikan peningkatan Sumber Daya Alam (SDM) masyarakat lokal, terutama melalui pendidikan yang setara dengan standar global. Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi juga sebuah upaya untuk memperkuat dan menghargai warisan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN terlihat jelas melalui berbagai program dan inisiatif, seperti pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai forum dan diskusi tentang pembangunan IKN, penyediaan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan mereka agar masyarakat lokal dapat bekerja di berbagai sektor di IKN, pemberian akses ke pendidikan dan kesehatan demi meningkatkan kualitas hidup, dan pemberian bantuan dalam mengembangkan usaha masyarakat lokal agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga telah mengambil langkah-langkah konsisten untuk meningkatkan keterlibatan dan pelestarian budaya lokal di wilayah Kalimantan Timur. Sejumlah tokoh masyarakat dan penggiat budaya, seperti Dahlia Yati dari suku Balik, memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan.

Dahlia Yati menyatakan bahwa OIKN tidak hanya menunjukkan kepedulian, tetapi juga respons yang baik terhadap budaya lokal. Ia mengungkapkan bahwa dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Otorita IKN, masyarakat lokal selalu diminta untuk berpartisipasi dengan kegiatan atau tarian kebudayaan.

Pentingnya menjaga keberlanjutan budaya lokal di tengah perkembangan IKN menjadi fokus utama bagi pemerintah. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat setempat agar keberadaan IKN tidak menggeser budaya lokal, dan masyarakat adat diberikan kesempatan untuk bersaing secara sehat dengan pendatang.

Ketua Lembaga Adat Paser Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Hasanudin menyebutkan bahwa upaya pemberdayaan OIKN telah memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pelatihan-pelatihan kerja telah meningkatkan kesempatan bekerja dan pendapatan bagi warga lokal. Seiring dengan perkembangan IKN, OIKN tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan budaya lokal serta terus mendorong pemberdayaan masyarakat.

Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Akmal Malik juga memberikan keyakinan kepada masyarakat Kaltim tentang kehadiran IKN akan membawa dampak yang sangat positif pada roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kaltim, termasuk wilayah daerah luar Jawa lainnya. Selain itu, Akmal menekankan pentingnya peningkatan SDM melalui pendidikan yang baik. Menurutnya, kebijakan ini sangat vital dalam menghadapi tantangan masa depan yang besar dari keberadaan IKN. Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah akan membantu generasi muda Kalimantan agar mereka menjadi generasi unggul dan berkualitas.

Sementara itu, Institut Teknologi Bandung (ITB) pernah terlibat dalam upaya memperkuat manajemen usaha kelompok masyarakat lokal di IKN melalui “Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat oleh Tim Dosen ITB”. Program ini, yang berlangsung di Desa Bumi Harapan, Kabupaten Penajam Paser Utama, Provinsi Kalimantan Timur, dari Juni hingga November 2023, bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat setempat, khususnya di sektor pertanian dengan pendekatan urban farming.

Dalam program tersebut, Ketua Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat, Dr. Ir. Mia Rosmiati, M.P. menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah penguatan manajemen usaha kelompok masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mempersiapkan penduduk IKN untuk mengelola usaha pertanian secara efektif di tengah perkembangan IKN menjadi kota metropolitan.

Tim Dosen ITB bekerja sama dengan penduduk lokal untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang manajemen usaha, yang dianggap krusial dalam menjalankan usaha pertanian yang sukses dan berkelanjutan. Melalui penguatan organisasi masyarakat dan sistem usaha, program ini mengarah pada perencanaan budidaya, pola tanam, hingga pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

Pemberdayaan masyarakat lokal bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN. Seluruh stakeholder bekerja sama untuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari pembangunan IKN.

Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan kunci untuk membangun IKN yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan melalui langkah-langkah konkret, termasuk konsultasi dengan pemangku kepentingan, diharapkan IKN dapat menjadi contoh pembangunan yang berkelanjutan dengan pemberdayaan masyarakat lokal secara inklusif.

)* Penulis adalah pengamat sosial dari Kalimantan Timur

Optimalisasi Penegakan Hukum Kepada OPM Mutlak Diperlukan

Oleh: Loa Murib

Aksi gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menjadi penghambat pembangunan nasional di Bumi Cenderawasih. Dalam beberapa waktu terakhir, serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh OPM semakin meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Di tengah situasi yang semakin genting ini, upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap OPM menjadi sebuah keharusan mutlak.

OPM telah menjadi sumber konflik di Papua dan terus menerus menebarkan teror di masyarakat. Pada tanggal 11 April 2024, sebuah insiden mengerikan terjadi di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Seorang Danramil, Letda Inf Oktovianus Sogarlay, menjadi korban aksi keji yang dilakukan oleh OPM. Tak hanya ditembak, Letda Inf Oktovianus Sogarlay juga ditebas dengan parang oleh anggota OPM. Insiden ini merupakan gambaran dari kekerasan yang telah lama dilakukan OPM.

Pihak TNI, melalui Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan, mengecam keras aksi keji yang dilakukan oleh OPM. Mereka menyatakan bahwa aksi tersebut tidak hanya melanggar norma-norma kemanusiaan, tetapi juga jauh dari nilai-nilai HAM yang harus dijunjung tinggi. Tindakan brutal yang merenggut nyawa seorang anggota TNI adalah bukti nyata bahwa OPM Papua tidak segan-segan melanggar HAM demi mencapai tujuan mereka.

Namun, penegakan hukum terhadap OPM Papua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Situasi di Papua semakin rumit dengan adanya indikasi bahwa OPM Papua telah mengadopsi strategi dan taktik perang modern. Menurut Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, OPM Papua tidak hanya menggunakan senjata perang, tetapi juga memiliki strategi, intelijen, bahkan infrastruktur perang. Mereka telah mampu menyusun strategi yang terukur dan menyerang institusi pertahanan negara secara langsung dan spesifik.

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap OPM Papua membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks dan terkoordinasi. Tidak hanya melalui operasi militer, tetapi juga melalui upaya pencegahan, pendidikan, dan pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan konflik di Papua. Optimalisasi penegakan hukum haruslah dilakukan secara proporsional, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang juga harus dijunjung tinggi.

Selain itu, Aburizal Bakrie, sebagai politikus senior dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap upaya TNI dan Polri dalam menindak tegas kelompok separatis OPM Papua. Baginya, setiap tindakan pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan pembangkangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus ditangani secara tegas tanpa kompromi. Pandangannya ini memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada tempat bagi tindakan separatisme dalam wadah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini menunjukkan bahwa situasi telah mencapai titik yang tidak bisa ditolerir lagi. Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi OPM merupakan langkah yang diakui oleh Aburizal Bakrie sebagai langkah yang tepat. Penyebutan OPM sebagai bentuk gerakan separatisme yang menjadi ancaman terhadap kedaulatan NKRI, menggarisbawahi pentingnya menangani kelompok ini dengan serius dan tanpa ragu.

Dukungan politikus seperti Aburizal Bakrie tidak hanya sekadar retorika, tetapi juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam menangani konflik di Papua. Dia menekankan bahwa selain bertindak tegas, aparat TNI/Polri juga harus tetap berfokus pada pendekatan kesejahteraan untuk membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek pembangunan dan kesejahteraan sebagai bagian dari solusi jangka panjang.

Pendekatan kesejahteraan yang dilakukan secara bersamaan dengan tindakan tegas diharapkan dapat membawa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua semakin kondusif. Dengan kondisi yang kondusif, masyarakat dapat beraktivitas secara tenang dan produktif, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan stabilitas wilayah.

Dengan demikian, dukungan politik dari berbagai pihak, termasuk politikus senior seperti Aburizal Bakrie, terhadap upaya penegakan hukum terhadap OPM Papua merupakan langkah yang penting dalam menjaga kedaulatan NKRI dan menciptakan perdamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Lebih lanjut, perlu adanya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat lokal dalam menangani konflik di Papua. Pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dapat menjadi langkah-langkah konkrit dalam mengurangi ketegangan di Papua.

Tidak kalah pentingnya adalah upaya diplomasi dan dialog antara pemerintah dan kelompok separatis untuk mencari solusi damai atas konflik yang terus berlangsung. Kesadaran akan pentingnya dialog dan rekonsiliasi menjadi kunci untuk mengakhiri siklus kekerasan dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di Papua.

Dengan demikian, optimalisasi penegakan hukum terhadap OPM Papua tidak hanya sekadar mengejar pelaku kejahatan, tetapi juga merangkul seluruh elemen masyarakat Papua dalam upaya menciptakan perdamaian dan keadilan. Penegakan hukum yang berbasis pada nilai-nilai HAM, keadilan, dan kemanusiaan menjadi landasan yang kuat dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera bagi semua warganya.

*Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Mempertahankan Sinergitas dan Situasi Kondusif Jelang Putusan Sidang MK

Oleh: Kalista Luthfi Hawa)*

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menarik perhatian publik menjelang putusan perselisihan Pemilu 2024. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menjaga ketenangan, terbuka, dan menghargai apapun keputusan hasil sidang sengketa Pemilu 2024 karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan dalam menyelesaikan perselisihan.

Rencana MK menggelar sidang putusan sengketa Pilpres 2024 akan dilakukan pada 22 April 2024 mendatang. Selama proses persidangan di MK, para elit politik dan masa pendukung masing-masing Paslon Capres dan Cawapres diharapkan tetap menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif.

Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) membuka penyerahan kesimpulan sidang dan bukti tambahan yang diajukan para pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu RI mengenai perkara perselisihan hasil pemilu dan batas waktu terakhir penyerahan pada tanggal 16 April 2024 lalu.

Peran berbagai pihak yang saling bersinergi untuk menciptakan dan menjaga kondusifitas jelang putusan MK sangat dibutuhkan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sikap arif, tenang, dan mengedepankan dialog merupakan kunci untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik. Hanya dengan demikian, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi kita dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas) di D.I.Y berkomitmen untuk menjaga kondusivitas jelang sidang putusan MK. Terkait hal itu, Dewan Syuro Brigade Bintang 9, KH Imam Syajaroh atau biasa disapa Gus Jaroh mengungkap situasi dan suhu politik dinilai sempat mereda selama tenggat waktu rekapitulasi suara KPUD. Namun kondisi politik dianggapnya kembali memanas saat KPU RI akan mengumumkan Hasil Sidang Pleno Perolehan Suara Nasional Pilpres/Pileg. Kondisi ini ditandai dengan munculnya beberapa aksi demonstrasi di DPR RI, KPU RI, hingga Bawaslu RI. Tak hanya itu, kantor MK pun juga tak luput dari aksi demonstrasi.

Gus Jaroh menyebut di Indonesia pelaksanaan aksi demonstrasi diperbolehkan oleh UU. Namun demikian Gus Jaroh meminta dalam aksi demonstrasi untuk selalu mengedepankan Akhlakul Kharimah yaitu dengan cara-cara santun, menjunjung tinggi adat ketimuran, tidak merusak fasilitas umum yang justru merugikan masyarakat dan negara, serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pihaknya mengajak seluruh warga masyarakat serta elemen masyarakat di Yogyakarta tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, pembangunan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta ini adalah hasil dari kontribusi rakyat.

Pembangunan fasilitas umum berasal dari kontribusi masyarakat, berupa retribusi pajak parkir, pasar tradisional, hiburan, restoran, hotel, dan bagi hasil pajak kendaraan sehingga masyarakat mesti mengamankan aset-aset pemerintah maupun milik masyarakat.

Ia juga menegaskan pihaknya menolak seandainya ada anarkisme dan kekerasan serta kerusuhan dalam penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi. Gus Jaroh membeberkan ada enam poin utama dalam Silaturahmi Lintas Ormas tersebut. Enam poin ini diantaranya adalah pertama, kata Gus Jaroh menyampaikan pendapat di muka umum dengan berlandaskan pada asas keseimbangan, hak dan kewajiban serta mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Poin kedua adalah dalam menyampaikan segala bentuk aspirasi dalam bentuk penyampaian pendapat di muka umum dengan aman, tertib, dan damai, serta santun dan bertanggungjawab. Ketiga, menurut dia dengan menolak segala bentuk anarkisme dan kerusuhan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Keempat, tidak memberi ruang dan menolak segala bentuk intoleransi, kekerasan, radikalisme, anarkisme, rasisme dan separatisme. Kemudian kelima adalah mendukung sepenuhnya langkah dan tindakan Polri serta TNI untuk menindak secara tegas para pelaku kekerasan, kerusuhan dan anarkisme.

Keenam, bersama-sama dan bekerja sama untuk menjaga dan memelihara situasi kamtibmas di Yogyakarta tetap aman dan kondusif selama berlangsungnya tahapan Pemilu 2024, khususnya selama proses gugatan dan pasca keputusan perselisihan hasil pemilu 2024 oleh hakim MK.

Seruan untuk menjaga situasi kondusif juga datang dari pimpinan salah satu Organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Dalam hal ini, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengimbau masyarakat untuk menyiapkan mentalnya menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 yang rencananya dilaksanakan pada 22 April 2024 mendatang.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menilai penyelesaian perselisihan Pemilu 2024 melalui Mahkamah Konstitusi merupakan upaya penyelesaian yang sesuai konstitusional, elegan. Oleh sebab itu, dirinya berharap proses sidang putusan sengketa Pemilu di MK dapat berjalan damai.

Tak hanya itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti pun bersyukur semua proses persidangan telah selesai. Hal itu ditandai dengan telah hadirnya semua saksi dan pihak terkait untuk bersaksi di depan para Hakim MK.

Dirinya pun berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat menyiapkan mentalnya, baik dari baik secara spiritual maupun politik. Pasalnya, keputusan MK merupakan satu-satunya jalur untuk menyelesaikan perselisihan Pemilu secara konstitusional. Oleh sebab itu, keputusan MK nanti bersifat final dan mengikat.

Reaksi publik terhadap keputusan MK seringkali menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial. Oleh sebab itu, publik senantiasa diimbau untuk tidak terprovokasi dan menjaga situasi kondusif jelang sidang putusan sengketa Pemilu sebagai cermin kedewasaan berdemokrasi.

)* Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum

Bukti Bagian Integral NKRI, Pemerintah Serius Tekan Kemiskinan di Papua

Oleh: Matias Tabuni*

Pemerintah sangat serius dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Papua. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa Bumi Cenderawasih memang bagian integral yang sama sekali tidak bisa dilepaskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena memang apapun yang terjadi di Papua pastinya akan juga turut membawa dampak pada bangsa ini, sehingga sudah barang tentu kemiskinan ekstrem di sana harus mampu ditekan dengan semaksimal mungkin.

Jika kemiskinan ekstrem masih saja ada di Papua, juga akan mendatangkan dampak yang buruk bagi bangsa ini. Keseriusan dan komitmen kuat Pemerintah RI dalam mengupayakan apa yang terbaik bagi Provinsi paling Timur Tanah Air itu tentunya sudah tidak perlu lagi diragukan dan menandakan posisi Bumi Cenderawasih sebagai bagian integral NKRI.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryanto juga sangat optimis bahwa wilayah di Papua, termasuk Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah mampu menurunkan angka kemiskinan ekstremnya.

Sebagaimana dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2023 lalu, Papua sendiri memiliki angka kemiskinan ekstrem pada 7,67 persen. Artinya, angka tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebanyak 3,25 persen dari sebelumnya pada tahun 2022 dengan jumlah kemiskinan ekstrem di angka 10.92 persen.

Selain itu, peta penanganan akan kemiskinan ekstrem antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) selama ini sudah berjalan dengan sangat baik di wilayah masing-masing d Papua demi terus mengoptimalkan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut.

Seluruh data pemetaan dalam rangka upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem memang telah teridentifikasi dengan baik. Kemudian ke depannya diharaokan agar seluruh pemangku kepentingan terkait mampu berjalan secara bersama-sama dan mengambil peran mereka dalam proses apapun termasuk bisnis untuk menangani kemiskinan yang multidimensi itu.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 ini, yang mana target tersebut enam tahun lebih cepat dari target Sustainable Development Goals (SDGs) melalui adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022.

Inpres tersebut menugaskan kepada seluruh Gubernur dan Bupati atau Walikota untuk mengoordinasikan dan memimpin secara langsung adanya upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing termasuk di Papua dan melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Kepala Negara melalui Kemenko PMK setiap tiga bulan.

Diharapkan pula kerja bersama yang selama ini sudah dibangun antar pihak seperti Satuan Tugas Data P3KE dengan seluruh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat di wilayah Papua baik itu induk ataupun wilayah hasil pemekaran dapat terus meningkat untuk mendukung penuh upaya penekanan kemiskinan ekstrem.

Memang kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Papua sampai saat ini. Maka dari itu, Penanggung Jawab (Pj) Gubernur Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun menjelaskan bahwa program penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem terus menjadi program nasional dan daerah yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian serius serta penanganan serius.

Adanya keterlibatan semua pihak dari berbagai unsur elemen untuk bisa bersatu dalam semangat gotong royong serta komitmen yang kuat untuk mengatasi kemiskinan ekstrem tersebut merupakan hal yang sangat penting.

Penanganan kemiskinan ekstrem di Papua sendiri jelas memerlukan adanya kolaborasi dari semua pemangku kepentingan terkait seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, sektor swasta dan masyarakat sipil lainnya untuk bisa saling memberikan rekomendasi, masukan dan solusi yang inovatif untuk semakin mendorong percepatan pembangunan Papua.

Dalam hal menilai bagaimana status dari Bumi Cenderawasih sendiri di Indonesia, sebenarnya sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa Provinsi paling Timur Tanah Air itu memang merupakan bagian integral bangsa ini.

Bahkan, dari hukum nasional hingga hukum internasional sekalipun, seluruhnya telah menegaskan hal demikian, bahwa Papua sama sekali tidak bisa terpisahkan dari NKRI dan tidak ada satu pun pihak yang berhak memisahkan wilayah itu dari Indonesia.

Upaya sangat maksimal terus dilakukan oleh Pemerintah RI dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua termasuk melalui beragam jenis cara. Salah satunya adalah terus memperkuat otonomi daerah Papua hingga melakukan pemekaran wilayah.

Kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah juga sudah sangat berfokus pada kesejahteraan masyarakat setempat untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.

Jika melihat komitmen dan keseriusan pemerintah tersebut dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Papua, tentunya hal tersebut menandakan bahwa memang Bumi Cenderawasih merupakan bagian integral yang sama sekali tidak bisa dilepaskan dari NKRI.

*) Mahasiswa Papua Tinggal di Manado

Situasi Kondusif Penting Untuk Jaga Stabilitas Keamanan Pasca Pemilu

Oleh: Janu Farid Kesar*

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan momen krusial dalam setiap negara demokratis, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah politik dan kepemimpinan untuk beberapa tahun mendatang.

Namun, Pemilu sering kali menjadi ajang yang sarat dengan ketegangan dan polarisasi, terutama saat memasuki fase penghitungan suara dan penetapan hasil. Oleh karena itu, menjaga situasi kondusif setelah Pemilu sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara ke depan.

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai Pemilu yang penuh tantangan. Isu-isu politik yang kompleks, dipadukan dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan opini, semakin memperumit situasi.

Setelah hasil Pemilu diumumkan, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola ketegangan dan perbedaan pendapat dengan damai, sambil tetap memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pemilu telah berjalan dengan mematuhi koridor demokrasi, apabila ada pihak-pihak yang keberatan, ada saluran yang disediakan melalui koridor hukum. Sidang sengketa di MK perlu dikawal agar pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu tidak menempuh cara-cara inkonstitusional.

Pentingnya dialog dan komunikasi antara berbagai pihak tidak dapat diabaikan. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil perlu bersatu untuk mendiskusikan isu-isu sensitif dan mencari solusi bersama. Dengan mengadakan dialog terbuka dan inklusif, ketegangan dapat dikurangi dan kepercayaan antarpihak ditingkatkan.

Keamanan pasca Pemilu adalah hal yang sangat penting. Penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran serta upaya provokatif sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau konflik yang lebih luas. Pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya perlu bertindak dengan tegas namun proporsional dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.

Polri telah menyusun ribuan personel dari berbagai unit keamanan untuk menghadapi potensi gangguan keamanan setelah pengumuman hasil Pemilu 2024. Mereka terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang bertujuan utamanya adalah untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu. Polri juga berhasil mengidentifikasi potensi demonstrasi terkait sengketa Pemilu dan memastikan bahwa situasi pasca-pengumuman hasil tetap aman dan kondusif.

Peran media massa juga sangat signifikan dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi. Media massa memiliki potensi yang kuat untuk membentuk pandangan dan penilaian masyarakat. Oleh karena itu, media massa harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan seimbang, serta menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif atau memicu konflik.

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas situasi pasca Pemilu 2024, partisipasi aktif masyarakat sangatlah diperlukan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memantau serta mendukung usaha-usaha untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas sangatlah penting. Partisipasi aktif dari masyarakat akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga situasi yang kondusif pasca Pemilu.

KH Embay Mulya Syarief, Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PBMA), mengajak seluruh masyarakat untuk memelihara suasana yang kondusif pasca pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika terdapat ketidakpuasan dengan hasil rekapitulasi tersebut, perlu mengikuti mekanisme yang ada.

Namun, masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh konflik karena perbedaan adalah keniscayaan. Oleh karena itu, saling menghormati dan patuh pada pemimpin baru serta mengikuti aturan yang disepakati bersama sangatlah penting.

Selain itu, dalam konteks pascapemilu, penting untuk memperkuat peran lembaga-lembaga mediator dan fasilitator dialog, seperti lembaga pemantau pemilu (LPP), komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memfasilitasi dialog antara berbagai pihak. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemimpin agama dan tokoh masyarakat, kesepakatan yang lebih luas dan inklusif dapat dicapai.

Pendidikan politik memiliki peran krusial dalam membangun kesadaran demokrasi dan menghormati perbedaan pendapat. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokratis, penghargaan terhadap kebebasan berekspresi, serta cara menyelesaikan konflik secara damai. Pendidikan politik yang efektif dapat membantu mengurangi ketegangan dan polarisasi yang sering terjadi pasca Pemilu.

Sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, dan media massa memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi dan toleransi. Materi-materi pendidikan politik yang disesuaikan dengan konteks lokal dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dapat membantu membentuk generasi yang lebih berpikiran terbuka dan memahami arti pentingnya kehidupan berdemokrasi.

Tantangan polarisasi politik, disinformasi, dan potensi konflik perlu diatasi dengan langkah-langkah konkret yang melibatkan semua pihak terkait. Penguatan institusi demokratis dan kultur politik yang inklusif merupakan langkah awal yang penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

Situasi kondusif pasca Pemilu 2024 sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara. Melalui kerja sama dan partisipasi semua pihak, kita dapat memastikan bahwa perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara damai dan demokratis. Mari kita jaga keutuhan bangsa dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam setiap langkah kita.

Di tengah dinamika dan kompleksitas pasca Pemilu, marilah kita bersama-sama mengambil peran dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Partisipasi aktif dari masyarakat, penguatan dialog antarberbagai pihak, serta penegakan hukum yang adil dan transparan akan menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Dengan menghormati perbedaan dan membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi, kita dapat melangkah maju sebagai bangsa yang bermartabat dan sejahtera.

*) Kontributor Ruang Baca Nusantara



Pemuda Aceh Tanggap Transformasi Digital Lewat Pelatihan Program AMANAH

Oleh: Ridwan Labib

Para pemuda Aceh menjadi sangat tanggap akan transformasi digital lewat adanya pelatihan dalam rangkaian program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) rancangan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI).

Jelas bahwa para generasi muda harus mendapatkan perhatian yang lebih serius jika menginginkan supaya mereka bisa menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan hebat, salah satu upayanya yakni dengan menggelar pelatihan yang terprogram dengan baik agar mempersiapkan pata pemuda Aceh supaya tanggap pada situasi apapun.

Berbicara mengenai adanya perubahan jaman dan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi, maka transformasi digital jelas merupakan sebuah hal yang pasti terjadi dan menjadi suatu keniscayaan. Maka dari itu, langkah terbaik menghadapinya adalah dengan mempersiapkan pata pemuda Aceh lewat adanya pelatihan dalam Program AMANAH.

Generasi muda penerus bangsa memang memiliki peranan yang sangat penting sebagai kunci dalam era terjadinya transformasi digital yang terus saja berkembang pada jaman sekarang ini. Padalnya mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sebuah kekuatan pendorong utama dalam mewujudkan perubahan menuju masyarakat yang lebih digital.

Terlebih, para pemuda juga biasanya memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga mereka bisa terus merasa antusias untuk berbagi pandangan dan saling mendengarkan berbagai macam ide segar dari siapapun.

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI) merupakan sebuah langkah yang sangat positif untuk terus mendorong semangat akan riset dan inovasi di kalangan para pemuda Negeri Rencong itu.

Banyak pihak berharap supaya dengan adanya program tersebut, mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi para generasi muda penerus bangsa di Aceh, bahkan hingga para pemuda di seluruh pelosok negeri ini untuk bisa turut serta dalam merancang masa depan digital di Indonesia.

Keberadaan Program AMANAH sendiri merupakan sarana untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan juga pandangan akan sangat pentingnya peranan para pemuda Aceh dalam transformasi digital. Dengan tambahan binaan dari BIN, maka program tersebut mampu menciptakan sebuah ruan untuk generasi muda semakin berkembang dan berkontribusi pada perkembangan ilmiah serta teknologi masa depan.

Transformasi digital sendiri pada saat ini bahkan telah merambah pada semua lini kehidupan sehingga harus mampu dimanfaatkan oleh para pemuda dalam mencapai kesuksesan hidup mereka. Pasalnya, hal tersebut juga membuka banyak sekali peluang bagi para generasi penerus bangsa itu untuk semakin mengembangkan kompetensi dan kreativitas mereka hingga pada berbagai platform digital.

Sebagai contoh, mungkin lima belas atau dua puluh tahun yang lalu, sama sekali tidak ada orang yang berpikir bahwa membuat video kemudian diunggah di media sosial ternyata mampu menjadi salah satu profesi yang bisa diandalkan untuk meraih banyak keuntungan secara finansial sebagaimana masyarakat di jaman sekarang.

Bukan hanya pelaku industri kreatif saja, namun adanya transformasi digital juga mengharuskan para pelaku usaha untuk berpikir dalam memunculkan beragam inovasi baru. Sehingga para pemuda Aceh tentunya jangan sampai ketinggalan untuk membebaskan cakrawala berpikir mereka dalam meraih kesuksesan.

Dalam hal itu, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI) kemudian menyediakan program pelatihan dan pembinaan bernama Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH).

Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria bahwa program AMANAH itu bertujuan untuk mengajak seluruh generasi muda Aceh agar mampu bersiap dalam menghadapi transformasi digital dengan terus memberikan pelatihan akan keterampilan mereka.

Melalui segenap pelatihan pada program tersebut, memungkinkan para penerus generasi bangsa asal Tanah Rencong itu tidak terlarut dengan penyakit lama dan terus menumbuhkan suatu hybrid baru, terus belajar serta terus membuka pikiran, mereka akan melihat bagaimana dunia bergerak.

Pada abad ke-21 seperti sekarang ini merupakan abad di mana transformasi digital sudah terjadi di banyak tempat secara global. Sehingga kesiapan sebagai generasi muda Aceh tentu sangat dibutuhkan agar mereka bisa jauh lebih adaptif fan mengambil manfaat dari digitalisasi yang sedang terjadi.

Oleh karena itu, hendaknya para pemuda Serambi Mekkah bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang bermanfaat dalam mengisi waktu mereka, seperti halnya pelatihan pada Program AMANAH yang diinisiasi oleh BIN.

Terdapat serangkaian kegiatan yang berkaitan tentang pendidikan transformasi digital, seperti literasi, digital scholarship, digital leadership academy dan lain sebagainya. Mereka semua mampu mempelajari apa saja dan menjadikannya sebagai kesemparan untuk semakin memperkaya kemampuan digital.

Penguasaan digital menjadi sangat penting bagi para pemuda Aceh sehingga mereka harus terus dipersiapkan secara diri untuk tanggap menghadapi transformasi digital, yang mana persiapan tersebut sangat optimal lewat pelatihan pada Program AMANAH.

*) Penulis Merupakan Mahasiswa Universitas Abulyatama

Selasa, 16 April 2024

Wujudkan Kondusivitas Pasca Pemilu, Waspada Hoax Berkaitan Sidang Sengketa di MK

Oleh: Barra Dwi Rajendra )*

Semua pihak diimbau turut mewujudkan kondusivitas pada momen pasca pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan terus waspada terhadap adanya penyebaran berita bohong atau hoax berkaitan dengan sidang sengekta di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kewaspadaan merupakan kunci yang sangat penting untuk mampu menghalau adanya penyebaran berita bohong atau hoax yang banyak bertebaran di media sosial dan dunia digital, terlebih berkaitan dengan bagaimana proses atau hasil dari sidang sengketa Pemilu oleh MK.

Ketika seluruh masyarakat mampu lebih waspada dengan adanya penyebaran berita bohong dan hoax dari media sosial tersebut, maka jelas segenap elemen tersebut juga sama saja telah menunjukkan kontribusi aktifnya dalam mewujudkan kondusivitas pasca pelaksanaan Pemilihan Umum.

Belakangan ini sempat beredar luas sebuah video di media sosial yang seolah menyampaikan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo sedang membacakan putusan hasil sidang sengketa Pemilu untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 (dua), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata unggahan video itu merupakan narasi berita bohong atau hoax. Diketahui bahwa pemberitaan itu mulanya diunggah di media sosial pada platform X (Twitter) pada tanggal 29 Maret 2024 lalu.

Unggahan itu memuat dua potongan video dengan total durasi lebih dari tiga menit, yang mana memperlihatkan Ketua MK Suhartoyo sedang berbicara di ruang sidang. Ternyata dalam potongan video yang ditampilkan, terlebih dahulu mengalami proses editing sedemikian rupa termasuk dubbing atau pengisian suara ulang untuk menuwudkan narasi bohong dan hoax tersebut.

Tidak hanya terdapat dubbing, namun video hoax yang viral beredar itu juga dilengkapi dengan adanya teks narasi yang mendukung bahwa seolah apa yang dikemukakan oleh Ketua MK tersebut sesuai dengan narasi hoax yang dibuat.

Sebagaimana hasil catatan dari AFP Fact Check bahwa video itu merupakan hasil rekayasa, yang mana suara Suhartoyo disulih dengan menggunakan suara lain, yakni oleh suara milik Bambang Widjojanto selaku salah satu pengacara dari Timnas Anies-Muhaimin (AMIN).

Mengenai upaya bersama untuk terus mengingatkan seluruh masyarakat agar warga mampu berwaspada dari adanya penyebaran hoaks di media sosial, Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah (Dirbinmas Polda) Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badya Wijaya mengajak masyarakat untuk mampu menyaring setiap informasi yang beredar di dunia maya.

Pasalnya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali jenis informasi yang beredar di dunia maya dan media sosial, yang mana telah bercampur antara mana informasi yang benar nyata terjadi dengan informasi bohong atau hoax, bahkan kadang keduanya sulit untuk dibedakan satu sama lain, terlebih dalam momentum pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 seperti sekarang ini.

Maka dari itu, kiat untuk menangkal informasi yang sangat menyesatkan tersebut adalah bersumber dari kemampuan masyarakat sendiri agar lebih pandai dalam bermedia sosial atau memiliki literasi digital mumpuni sehingga tetap bisa menjaga kerukunan dalam bermasyarakat agar tidak terpecah belah akibat adanya berita bohong dengan narasi provokatif.

Segenap elemen bangsa hendaknya mampu turut berperan aktif dalam menjaga kondusivitas pasca pelaksanaan kontestasi politik di Tanah Air itu. Sehingga bagaimana situasi akan keamanan dan ketertiban di tengah warga masyarakat dapat tetap terjaga.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI), Budi Arie Setiadi juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan akan bagaimana perkembangan penyebaran konten bohong atau hoax yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 termasuk pada sidang sengketa di MK.

Sudah menjadi kewajiban bersama seluruh masyarakat untuk mampu menjaga situasi pada momentum pasca pelaksanaan pesta demokrasi seperti sekarang ini agar kondusivitas tetap terjaga dengan tidak adanya penyebaran konten hoax, ujaran kebencian bahkan hingga adaya konten yang semakin merendahkan mertabat manusia.

Ketika masyarakat sudah bisa berwaspada akan adanya penyebaran berita bohong di media sosial atau dari sumber manapun, maka suasana akan tercipta secara kondusif dan hal tersebut juga jelas akan menimbulkan kedamaian di Tanah Air.

Sejatinya seluruh pelaksanaan proses rangkaian Pemilu, mulai dari awal hingga akhir, bahkan sampai berjalannya sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi saat ini, semua pihak telah mengupayakan agar asas demokrasi tetap terjunjung tinggi di Indonesia dengan menjalankan rangkaian Pemilihan Umum yang jujur, adil tanpa intimidasi, tanpa kecurangan apapun sehingga nantinya hasil akhir pengumuman hasil sengketa mampu terlegitimasi dengan baik dan diterima oleh semua pihak bagaimanapun hasilnya.

Tentunya seluruh masyarakat saatnya kini terus menjunjung tali persaudaraan satu sama lain, karena pada akhirnya bagaimanapun hasil Pemilu merupakan bagian dari pilihan rakyat Indonesia secara demokratis dan sesuai dengan aspirasi serta kehendak warga untuk menitipkan amanah pada pemimpin bangsa selanjutnya yang merupakan putra terbaik bangsa.

Dalam upaya mewujudkan kondusivitas pasca Pemilu, semua pihak harus terus mewaspadai adanya hoax yang berkaitan dengan sidang sengketa Pemilihan Umum 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini.

)* Kontributor Angkasa Media Satu

Ad Placement

daerah

nasional

internasional