BERITA KALIMANTAN

opini

trending

Showbiz

Ad Placement

daerah

nasional

Jumat, 21 Juni 2024

Tega Lukai Masyarakat, Tindakan OPM Tidak Manusiawi dan Perlu Ditindak Tegas

Oleh: Loa Murib)*

Insiden kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus mencoreng wajah kemanusiaan di Papua. Kejadian pembunuhan dan pembakaran warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, merupakan bentuk kekerasan yang tidak manusiawi dan melanggar nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sehingga keberadaan OPM perlu ditindak tegas.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menilai tindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan pembunuhan dan pembakaran warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, sebagai bentuk kekerasan yang tidak manusiawi serta melanggar nilai-nilai serta prinsip hak asasi manusia. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyatakan tindakan tersebut mendapat kecaman secara nasional dan internasional, dan pihaknya memberikan perhatian khusus pada kasus ini.

Insiden yang terjadi di Kabupaten Paniai ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh OPM. Berbagai laporan menyebutkan bahwa OPM sering melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Kejadian terbaru, OPM membakar kios dan sekolah pada tanggal 21 Mei 2024, serta menembak mati seorang sopir angkot pada tanggal 11 Juni 2024. Tindakan keji ini dilakukan di bawah komando Undius Kogoya, pimpinan TPNPB-OPM wilayah Intan Jaya.

Kekerasan yang dilakukan oleh OPM tidak hanya merusak harta benda tetapi juga menyebabkan hilangnya nyawa dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Tindakan pembunuhan dan pembakaran ini jelas menunjukkan bahwa OPM tidak memedulikan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka dengan tega melukai dan membunuh masyarakat yang seharusnya mereka lindungi.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyebut OPM melakukan pelanggaran HAM berat. Menurutnya tindakan keji dan tak berperikemanusiaan kepada masyarakat sipil ini jelas melanggar HAM berat.

Selain itu, untuk merespon tindakan keji OPM, Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 terus melakukan penegakan hukum terhadap kelompok ini. Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya hukum terhadap OPM yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

AKBP Bayu Suseno menambahkan bahwa selama dua bulan terakhir, OPM aktif melakukan gangguan kamtibmas di Paniai. Selain membakar kios dan sekolah, mereka juga melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 adalah upaya Polri untuk menjaga keamanan di Tanah Papua dan memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menegaskan bahwa tindakan kekerasan OPM ini melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Komnas HAM berharap Polda Papua dapat melakukan proses penegakan hukum secara cepat, tepat, jujur, terbuka, dan adil sesuai prinsip HAM. Menurut Ramandey, para pelaku harus ditangkap dan diadili sesuai mekanisme hukum yang berlaku guna menjawab keresahan masyarakat serta memberikan rasa adil kepada keluarga korban.

Kecaman terhadap tindakan OPM tidak hanya datang dari Komnas HAM tetapi juga dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Mereka mengutuk aksi keji yang dilakukan oleh OPM dan mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. Tindakan OPM yang brutal dan tidak manusiawi ini dinilai tidak dapat ditoleransi dan harus dihentikan segera.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat Papua. Ketakutan dan rasa tidak aman menjadi hal yang sehari-hari dirasakan oleh warga. Mereka harus hidup dalam bayang-bayang ancaman kekerasan yang setiap saat bisa terjadi. Selain itu, tindakan pembakaran dan perusakan fasilitas umum seperti kios dan sekolah juga menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan oleh OPM juga menyebabkan trauma mendalam bagi keluarga korban. Mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai secara tiba-tiba dan dengan cara yang sangat keji. Trauma ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban tetapi juga oleh seluruh masyarakat yang merasa takut dan tidak aman.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, merupakan bentuk kekejaman yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Penegakan hukum yang tegas dan adil harus dilakukan untuk menangkap dan mengadili para pelaku kekerasan ini. Upaya yang dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 harus didukung sepenuhnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Tanah Papua.

Komnas HAM dan berbagai tokoh masyarakat telah mengutuk tindakan keji OPM dan mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. Harapan mereka adalah agar masyarakat Papua dapat hidup dengan aman dan damai tanpa rasa takut akan kekerasan. Upaya penegakan hukum yang cepat, tepat, dan adil adalah langkah awal yang penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan memulihkan keamanan di wilayah tersebut.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Pemerintah Optimal Lindungi Hak Pilih Masyarakat Jelang Pilkada 2024

Oleh :  Rizky Pratama )*

Pemerintah terus memastikan agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat diikuti oleh semua pihak. Oleh sebab itu, Pemerintah pun optimal mendorong seluruh penyelenggara Pemilu maupun instansi terkait agar terus memperbaiki kendala teknis jelang event akbar tersebut agar hak pilih masyarakat dapat tersalurkan.

Pasalnya, hak pilih sendiri memang merupakan salah satu bentuk dari ekspresi diri setiap masyarakat Tanah Air, yang mana hal tersebut adalah bagian dari hak asasi setiap manusia (HAM) yang sudah barang tentu harus mendapatkan dukungan dan pengakuan oleh pihak manapun termasuk pemerintah.

Terlebih, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, menjadi sangat penting adanya upaya untuk menghormati keberadaan hak setiap individu tanpa terkecuali, yakni dengan melindungi hak pilih masyarakat.

Pemerhati Pemilu dan Demokrasi, Supriadi Lawani menilai bahwa selama ini masih terdapat beberapa kendala dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah masih adanya warga negara yang sebenarnya mereka memenuhi syarat sebagai pemilih lantaran telah memiliki Hak Memilih, namun tidak dapat memberikan suaranya lantaran beberapa kendala teknis.

Beberapa dari kendala teknis yang sering muncul sehingga menyebabkan masyarakat tidak mampu menyalurkan hak pilih mereka adalah biasanya bersifat administrasi. Oleh karena itu, kemudian pemerintah menjamin setiap warga negara agar bisa memberikan suara mereka dalam setiap kontestasi politik, tidak terkecuali Pilkada 2024.

Hal tersebut karena hak untuk memilih juga merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sama sekali tidak terpisahkan satu sama lain. Keberadaannya diberikan oleh negara kepada warga dengan syarat-syarat tertentu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) seperti misal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 198 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setidaknya masyarakat mulai memiliki hak pilih setelah dirinya genap berusia 17 tahun.

Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu prinsip dari suatu negara hukum yang demokratis, termasuk pula di Indonesia. Sehingga sudah menjadi suatu keharusan untuk memasukkan pasal-pasal mengenai HAM pada konstitusi di Tanah Air.

Hak memilih dalam Pilkada sendiri merupakan sebuah hak konstitusional warga negara. Terlebih dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengharuskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan hingga kepastian hukum yang adil menjadi hak setiap orang.

Sementara itu, dalam Pilkada Serentak 2024, Pemerintah RI melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terus mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk datang secara langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.

Sebentar lagi memang momentum Pilkada 2024 akan segera terjadi, yang mana hal tersebut hendaknya harus masyarakat manfaatkan dengan sangat baik demi menentukan calon pemimpin masa depan daerah masing-masing.

Dalam suatu negara yang menganut asas demokrasi seperti di Indonesia, masyarakat jelas memiliki hak untuk bisa menentukan siapa calon pemimpin daerah mereka sesuai dengan kehendak hati nuraninya masing-masing.

Oleh karena itu, hendaknya masyarakat juga harus menjadi sosok pemilih yang cerdas, dengan hanya memilih kandidat atau calon pemimpin yang terbaik sesuai dengan bagaimana harapan serta keinginan warga untuk mampu memajukan dan semakin mengembangkan wilayah mereka.

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memastikan agar Pilkada 2024 berjalan dengan lancar, Menkominfo menegaskan bagaimana arti penting untuk terus bersama-sama menjaga ruang digital dari sebaran informasi hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian dan juga kontan lain yang menyesatkan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menegaskan bahwa hak memilih merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pasalnya keberadaannya telah terjamin dalam konstitusi.

Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang memang telah dijamin oleh konstitusi, undang-undang atau bahkan konversi secara internasional.

Sehingga, jika ada suatu perbuatan apapun yang terindikasi membatasi, kemudian penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Bahkan secara spesifik, Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti tercantum dalam Pasal 43 yang menjelaskan bahwa memang setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu termasuk Pilkada berdasarkan dengan hak melalui pemungutan suara yang luber dan jurdil.

UUD 1945 bahkan juga telah menegaskan adanya kedaulatan berada di tangan rakyat. Dari ketentuan tersebut, maka rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Seluruh aturan tersebut kemudian sudah sangat jelas menunjukkan bagaimana pemerintah benar-benar menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yakni dengan melindungi seluruh hak pilih dari rakyat Tanah Air.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Papua Bagian Integral NKRI Yang Tak Terbantahkan

Oleh : Ronald Owens )*

Papua, sebuah pulau yang terletak di ujung timur Indonesia, memiliki sejarah yang kompleks. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua memiliki kedudukan yang sah dan final. Tidak dapat dipungkiri bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia, dan integritasnya tidak bisa diganggu gugat dengan di akui oleh dunia Internasional.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Papua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa untuk meraih kedaulatan penuh. Dengan berbagai dinamika politik dan proses diplomasi yang berat, Papua akhirnya diintegrasikan secara sah ke dalam wilayah NKRI pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang diakui secara internasional. Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, merupakan salah satu aset penting bagi Indonesia. Pulau ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang emas.

Penting untuk mencatat bahwa pengakuan Papua sebagai bagian dari Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak Papua bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969, seluruh negara di dunia telah mengakui Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Hal ini terbukti dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai negara dan organisasi internasional kepada Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Papua.

Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah melalui berbagai pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh negara-negara di dunia. Sebagai contoh, pada tahun 1969, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No.250 yang mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Selain itu, banyak negara anggota PBB juga secara resmi mengakui Papua sebagai wilayah Indonesia, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di Asia Tenggara.

Tokoh pemuda Papua, Ali Kabiay mengatakan bahwa integrasi dan status tanah Papua sebagai bagian integral NKRI merupakan sebuah jalan yang sudah ditakdirkan dan menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya posisi wilayah Papua sebagai bagian Integral NKRI sudah sepatutnya untuk mampu terus dijaga dengan sebaik mungkin oleh seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat asli Papua.

Sebagai bagian integral dari NKRI, Papua tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hukum nasional mengatur segala aspek kehidupan di Papua, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum internasional juga mengakui integritas Papua sebagai bagian dari Indonesia. Sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969, berbagai resolusi dan deklarasi internasional telah mengakui Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Di sisi lain, pada tanggal 1 Mei salah satu hari bersejarah bagi pemerintah Republik Indonesia karena pada tanggal tersebut wilayah Papua secara resmi menjadi bagian dari wilayah NKRI melalui penentuan pendapat rakyat atau Pepera tahun 1969. Pj Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan bahwa pemerintah Kota Jayapura menginisiasi peringatan hari 1 Mei dengan tujuan menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa Papua adalah bagian resmi Negara Kesatuan Republik Ini.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa membangun Papua juga menghadapi banyak tantangan dan konflik yang kompleks, karena masih ada beberapa kelompok di Papua yang mengklaim bahwa Papua seharusnya merdeka dan tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. Namun, klaim ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan kenyataan sejarah. Sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa konflik yang terjadi adanya tuntutan oleh organisasi papua merdeka (OPM) untuk kemerdekaan Papua sama sekali sudah tidak relevan. Aksi yang dilakukan oleh OPM sama sekali tidak bisa mewakili masalah di Tanah Papua untuk keluar dari bagian NKRI.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat keberadaan Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Melalui program pembangunan yang komprehensif, Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua dan mengurangi ketegangan yang ada di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia juga telah membuka akses bagi media dan organisasi internasional untuk melaporkan situasi di Papua, sehingga dunia internasional dapat melihat secara langsung perkembangan di wilayah tersebut. Di sisi lain, Pakar hukum Internasional, Eddy Pratomo mengatakan bahwa gerakan OPM dalam menggaungkan referendum tidak ada dasarnya.

Pemahaman inilah yang harus diglorifikasikan kepada seluruh masyarakat Papua sehingga memiliki persepsi yang sama bahwa Papua adalah bagian integral NKRI yang tidak terpisahkan. Hal ini telah diakui oleh dunia internasional melalui berbagai pernyataan resmi, hubungan diplomatik, dan partisipasi dalam forum internasional. Meskipun masih ada tantangan dan masalah yang perlu diatasi, Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat keberadaan Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Dengan kerjasama dan kerja keras, menunjukkan kepada dunia bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Generasi Muda Sambut Antusias Berbagai Macam Program AMANAH

Oleh: Teuku Iskandar )*

Berbagai elemen masyarakat di Aceh, khususnya para pemuda penuh antusias menyambut dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan acara dalam Program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH).

Antusiasme para anak muda hingga masyarakat dari daerah berjuluk Tanah Rencong tersebut terlihat tatkala mereka menyambut banyaknya rangkaian kegiatan acara program AMANAH. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari peranan AMANAH dalam memberikan berbagai macam pelatihan yang sangat bermanfaat, khususnya bagi pemuda di daerah itu.

Salah satunya, ketika AMANAH melakukan olahraga serta menyosialisasikan programnya saat Car Free Day (CFD) di Jalan Tgk. Moh. Daud Beureueh, Banda Aceh pada Minggu, 9 Juni 2024 lalu. Dalam kegiatan tersebut, para volunteer terlihat sekali sangat aktif dan penuh semangat tatkala menjelaskan sejumlah sektor unggulan dari AMANAH serta bagaimana manfaatnya bagi seluruh masyarakat serta generasi muda di sana.

Salah satu volunteer AMANAH, Atha Fayyadh menjelaskan bahwa antusiasme dari para anak muda daerah berjuluk Serambi Mekkah itu sangat terlihat jelas pada saat mereka mendengarkan penjelasan mengenai program inisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Memang, keberadaan AMANAH sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak program unggulan pemerintah, khususnya dalam masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada bidang pemberdayaan masyarakat Aceh.

Tujuan utama dari adanya AMANAH adalah untuk merangkul sebanyak-banyaknya anak muda dari Tanah Rencong di berbagai bidang ekonomi kreatif. Banyak sekali sektor yang program tersebut naungi seperti pertanian, perikanan dan masih banyak lagi.

Menanggapi hal tersebut, salah satu anak muda, Syarifah Fatimah Azzahra (19) mengaku bahwa dengan adanya program inisiasi BIN tersebut, menjadikan kreativitas dari seluruh generasi muda Aceh dapat terus meningkat ke depannya. Terlebih, misalnya untuk generasi muda yang masih malu-malu atau cangguh (introvert), maka dengan mengikuti serangkaian kegiatan dalam AMANAH, tentunya akan menjadikan seluruh bakat terpendam yang dia miliki dapat semakin berkembang.

Sementara itu, anak muda Aceh lainnya, T. Muhammad Fauzil (21) menyampaikan bahwa dengan adanya beragam pelatihan yang pemerintah berikan jelas semakin meningkatkan seluruh sektor yang telah ada selama ini.

Lantaran memang, keberadaan Youth Creative Hub Aceh atau Gedung Pusat AMANAH tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas pengembangan bahkan dari segala macam potensi yang ada di sana, baik itu sumber daya manusia (SDM) ataupun sumber daya alam (SDA).

Semua pelatihan yang Pemerintah berikan melalui AMANAH hanya demi kemajuan bangsa Indonesia sendiri, khususnya untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sehingga menjadikan gedung tersebut bukan hanya sekedar bangunan fisik semata, melainkan juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka.

Dengan berbagai macam fasilitas serta program yang AMANAH berikan, maka dapat menjadi katalisator bagi kemajuan pada berbagai macam sektor seperti perkebunan, pertanian, perikanan, termasuk juga dalam sektor teknologi hingga pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Terdapat setidaknya 9 fungsi utama dari AMANAH, yakni menjadi pusat kreativitas berbasis di Tanah Rencong, kemudian mengadakan berbagai macam pelatihan dan workshop. Selanjutnya, yakni menjadi inkubator untuk para pelaku UMKM setempat, sekaligus mampu menyediakan ruang kolaborasi, galeri seni dan pameran, sentra teknologi, program kreatif berbasis lingkungan, kegiatan budaya dan seni hingga kemitraan dan jaringan.

Karena banyak sekali kebermanfaatan yang mampu masyarakat rasakan secara langsung, maka menjadikan banyak pihak kemudian memberikan dukungan penuh mereka pada program inisiasi lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan itu.

Potensi sangat besar terdapat dalam AMANAH, terlebih karena kegiatannya secara khusus terus menyasar kepada segenap generasi muda bangsa, yang mana hal tersebut yang memang sangat diperlukan Aceh selama ini mengingat agar mereka mampu terbebas dari belenggu daerah miskin.

Bukan tidak mungkin, dengan adanya bantuan berbagai program AMANAH, menjadikan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Nusantara yang pemerintah gencarkan menjadi semakin maksimal terjadi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dari daerah terpinggirkan dan juga miskin mampu mengalami peningkatan kemampuan, sehingga mereka pun bisa berdiri di atas kakinya sendiri (berdikari).

Tidak hanya itu, BIN terus melakukan pemetaan terhadap potensi Bussines Case (BC). Di Provinsi Aceh terdapat 126 BC yang terdiri dari 12 sektor ekonomi kreatif di 23 kab/kota. BC di bidang kuliner cukup mendominasi dengan 28 BC atau 22%, diikuti oleh kerajinan tangan sekitar 25 BC atau 18%.

Sejatinya para anak muda merupakan aset bangsa dan negara, sehingga mereka harus memiliki bekal dengan berbagai ilmu pengetahuan hingga keterampilan serta mampu memiliki kompetensi untuk membawa daerahnya ke arah yang lebih maju lagi.

Oleh karena itu, tidak mengherankan mengapa para anak muda hingga masyarakat di Aceh penuh antusias tatkala menyambut dan juga mengikuti segenap rangkaian kegiatan ataupun acara dalam Program AMANAH.

*) Mahasiswa Aceh tinggal di Surabaya

Mendukung Peran Aktif Masyarakat dalam Menyukseskan Pilkada 2024

Oleh : Diani Wulandari)*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Partisipasi masyarakat tidak hanya penting untuk keberlangsungan proses demokrasi, tetapi juga memastikan hasil yang akurat dan mencerminkan kehendak rakyat. Mari kita bersatu padu dan mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini demi masa depan yang lebih baik.

Menyelenggarakan Pilkada bukanlah tugas ringan yang hanya dapat dipikul oleh KPU sendiri. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Jayapura, di bawah pimpinan Efra J Tunya, menyadari betul akan hal ini. Efra menekankan bahwa keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat di 139 kampung dan lima kelurahan di Kabupaten Jayapura. Tanpa dukungan dari warga, segala usaha dan persiapan yang dilakukan oleh KPU akan sia-sia.

Dalam rangkaian tahapan Pilkada, masyarakat diharapkan tidak hanya hadir di bilik suara pada hari pencoblosan, tetapi juga ikut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Keberhasilan Pilkada bukan sekadar tugas KPU, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh warga. Dengan menjaga keamanan dan ketertiban, serta berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan, masyarakat turut memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan damai.

Pentingnya peran serta berbagai elemen masyarakat dalam Pilkada ini tak bisa diabaikan. Efra J Tunya menegaskan bahwa KPU sangat membutuhkan keterlibatan langsung dari pemerintah daerah, aparat keamanan TNI/Polri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers. Semua pihak ini diharapkan dapat berkolaborasi demi suksesnya pelaksanaan Pilkada. Dengan terjalinnya kerja sama yang baik, harapan untuk menyelenggarakan Pilkada yang aman dan lancar akan lebih mudah terwujud.

Peluncuran pemilihan bupati dan wakil bupati Jayapura 2024, yang dilakukan di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, menandai komitmen KPU dalam menyukseskan Pilkada. Acara ini juga berfungsi sebagai bentuk sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi terkait tahapan Pilkada kepada masyarakat Kabupaten Jayapura.

Ditekannya tombol sirine dalam acara tersebut menjadi simbol dimulainya rangkaian kegiatan Pilkada yang akan mencapai puncaknya pada pencoblosan 27 November 2024.
Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, mengingatkan bahwa tahapan Pilkada serentak memerlukan peran serta dari seluruh pihak, baik penyelenggara maupun pengawas, serta peserta Pilkada. Semua pihak diharapkan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk menjaga harmonisasi dan koordinasi yang baik.  Dengan sinergi dari tingkat kabupaten hingga kampung/kelurahan, serta dukungan Bawaslu, TNI-Polri, dan seluruh masyarakat, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jayapura dapat berjalan dengan sukses.

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, juga mengajak seluruh warga untuk mengawal tahapan Pilkada 2024 agar berjalan aman dan damai. Herman Doga, Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya, menekankan pentingnya semangat persaudaraan dalam menyukseskan Pilkada. Pilkada merupakan agenda nasional yang harus dijaga dan disukseskan bersama, tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat.

Herman Doga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat diharapkan menjadi lebih cerdas dalam menyaring informasi, sehingga proses Pilkada dapat berjalan aman tanpa gangguan keamanan. Dengan demikian, Pilkada dapat melahirkan pemimpin yang terbaik untuk membangun wilayah Papua Pegunungan menjadi lebih baik lagi.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024. Pj Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma, menekankan bahwa Pilkada bukan hanya prosesi administrasi tetapi juga perayaan demokrasi yang akan menentukan arah dan masa depan daerah. Partisipasi masyarakat sangat menentukan kesuksesan Pilkada.

Cut Syazalisma mengingatkan bahwa perbedaan pilihan dalam Pilkada adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai perbedaan tersebut merusak nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan selama pelaksanaan Pilkada.

Penting juga bagi penyelenggara Pilkada untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan netralitas. Penyelenggara tidak boleh memihak atau mendukung kandidat tertentu, karena netralitas mereka merupakan kunci keberhasilan pesta demokrasi ini.
Dengan menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, serta menjaga kondusivitas daerah, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan dapat terlaksana dengan sukses dan bermartabat.

Pada akhirnya, Pilkada 2024 bukan hanya sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan refleksi dari semangat demokrasi yang kita junjung tinggi. Keberhasilan Pilkada ini akan menjadi cerminan dari komitmen kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap masa depan daerah dan bangsa.

Partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari warga biasa, tokoh adat, tokoh agama, hingga aparat keamanan, sangatlah vital. Mari kita wujudkan Pilkada yang aman, damai, dan sukses, demi masa depan yang lebih baik.

)*  Penulis adalah Peneliti Persada Institute

Berbagai Kalangan Masyarakat Apresiasi Upaya Pemerintah Berantas Judi Online

Oleh: Dewi Silalahi*

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memperlihatkan komitmen yang kuat dalam memberantas perjudian online, yang semakin meresahkan masyarakat. Upaya ini mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai kalangan, termasuk dari tokoh-tokoh agama yang memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

Tokoh agama, dengan pengaruhnya yang luas, berperan besar dalam membentuk opini publik dan menegakkan nilai-nilai moral di tengah masyarakat. Penghargaan mereka terhadap langkah tegas pemerintah menjadi indikator penting bahwa tindakan tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga mendukung upaya kolektif dalam menjaga integritas moral bangsa.

Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) sendiri telah mengajak seluruh tokoh agama hingga masyarakat luas untuk melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Menurut Presiden Jokowi, pertahanan pribadi merupakan cara agar terhindar dari judi online. Ia mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk memberantas dan memerangi perjudian online, termasuk menutup 2,1 juta situs judi online dan membentuk satuan tugas (Satgas) judi online.

Presiden Jokowi juga mengingatkan semua masyarakat untuk tidak melakukan judi, baik online maupun offline, serta meminta masyarakat agar menggunakan uang yang dimiliki untuk modal usaha atau ditabung. Presiden Jokowi menuturkan bahwa tindakan judi memiliki banyak dampak negatif bagi masyarakat, mulai dari kejahatan, kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, harta benda yang habis terjual, hingga perceraian suami istri karena judi. Ia menekankan bahwa judi bukan hanya mempertaruhkan uang, tetapi juga masa depan diri sendiri, keluarga, dan anak-anak.

Perjudian online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan moral dan sosial yang serius. Perjudian merupakan perilaku yang merusak diri dan keluarga, serta bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Oleh karena itu, Ustadz Ahmad memandang upaya pemerintah dalam memberantas perjudian online sebagai langkah yang sangat positif dan sejalan dengan nilai-nilai agama.

Perjudian online telah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan mudahnya akses internet, anak-anak dan remaja dapat terjerumus dalam praktik ini tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua. Hal ini bisa menyebabkan masalah kecanduan, hutang yang menumpuk, dan bahkan tindak kriminal lainnya. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk memblokir situs-situs perjudian online dan menangkap pelaku utamanya adalah tindakan yang sangat diperlukan.

Dukungan masyarakat, khususnya dari kalangan religius, sangat penting untuk memastikan keberhasilan langkah ini. Seluruh umat harus bersama-sama memerangi praktik perjudian online, baik melalui edukasi maupun pengawasan di lingkungan masing-masing.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Samsul Ma’arif, juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemerintah. Kiai Samsul mendorong adanya kerja sama antara tokoh agama, ormas, dan lembaga keagamaan dengan pemerintah untuk memberantas judi online secara bersama-sama. PWNU DKI Jakarta terbuka untuk mengadakan diskusi lebih lanjut dengan dinas dan lembaga terkait, terutama Dinas Kominfo dan Polda Metro Jaya, guna mencari solusi bersama untuk memberantas praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat.

Kiai Samsul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas praktik judi online. PWNU DKI Jakarta siap untuk menjadi fasilitator dalam upaya memberantas praktik judi online di Jakarta. Kiai Samsul menekankan bahwa mengabaikan permasalahan judi online adalah sama dengan bersikap egois dalam beragama.

Tokoh agama lain yang juga memberikan apresiasi adalah Romo Antonius, seorang pemuka agama Katolik yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Romo Antonius menyoroti bahwa perjudian online bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki efek domino yang merugikan masyarakat secara luas. Ia mencatat bahwa banyak keluarga yang hancur akibat kecanduan perjudian, yang pada gilirannya menyebabkan meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai masalah sosial lainnya. Menurutnya, langkah tegas pemerintah adalah bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai keluarga yang menjadi dasar dari struktur sosial masyarakat Indonesia.

Sementara itu, pendekatan holistik dalam memberantas perjudian online juga cukup penting. Selain tindakan hukum yang tegas, diperlukan juga upaya pencegahan melalui pendidikan dan pembinaan moral sejak dini. Dalam hal ini, peran lembaga agama sangat krusial. Gereja, masjid, dan tempat ibadah lainnya harus menjadi pusat edukasi yang menyadarkan umat tentang bahaya perjudian.

Selain itu, masyarakat juga perlu mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan lembaga-lembaga agama dalam upaya ini. Sinergi antara keduanya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memberantas praktik perjudian.

Secara keseluruhan, apresiasi dari tokoh-tokoh agama menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas perjudian online telah mendapatkan dukungan moral yang kuat dari masyarakat. Langkah-langkah pemerintah yang tegas dan sistematis, didukung oleh peran aktif tokoh agama, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih bersih dari praktik perjudian dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya.

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan tokoh agama, Indonesia dapat terus maju dalam membangun masyarakat yang sehat secara moral dan sosial. Upaya ini tentunya memerlukan kerja sama yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dukungan mereka tidak hanya memperkuat langkah pemerintah, tetapi juga memberikan harapan bahwa bersama-sama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang, bebas dari jeratan perjudian online dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya.

*Penulis merupakan Mahasiswi asal Sumatera Utara

Staf Khusus Dewan BPIP Sebut AMN sebagai Wadah Kaderisasi Generasi Muda menuju Indonesia Emas

Jakarta – Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) menjadi wadah kaderisasi untuk mempersiapkan para pemimpin ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memilih anak-anak terbaik dari seluruh wilayah nusantara maka akan terjadi regenerasi seorang leader berkarakter yang mencintai budaya dan tanah airnya.

Hal tersebut dikatakan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo, saat wawancara dengan salah satu stasiun radio swasta di Jakarta.

“Di AMN para mahasiswa dapat mempelajari banyak hal, seperti beretorika, berorganisasi, membangun argumentasi dan opini publik. Sehingga AMN tidak hanya menjadi tempat istirahat, namun juga berkegiatan untuk memperkaya wawasan,” kata Romo Benny.

Dalam kesempatan tersebut, Romo Benny juga menjelaskan bahwa pembangunan AMN di Manado sangat ideal, karena nantinya tidak hanya diisi oleh mahasiswa dari Manado, tetapi juga wilayah lain di Indonesia.

“Jika ingin membangun Indonesia yang majemuk, kolaborasi melalui pendidikan bercirikan inklusif seperti ini sangat dibutuhkan, agar kualitas SDM yang berkarakter pun ikut meningkat,” ungkapnya.

Dirinya menyebutkan bahwa dalam rangka mempersiapkan pemimpin masa depan, dibutuhkan peran penting asrama yang lintas agama dan lintas kultur.  

“Di dalam asrama akan ditanamkan pendidikan karakter dan kedisiplinan, serta pembentukan jiwa nasionalisme. Sehingga, perbedaan agama, budaya, dan etnis justru akan semakin memperkaya satu sama lain,” tutur Romo Benny

Dengan demikian, lanjut Romo Benny, dapat tercipta pemimpin masa depan yang bertindak lokal dan berpikir global.

Menurut Romo Benny, AMN Manado bisa menjadi kawah candradimuka bagi anak-anak muda generasi penerus bangsa sehingga harus semakin banyak dibangun asrama-asrama yang tidak hanya yang khusus, tetapi juga inklusif.

“Mahasiswa dapat memahami dan menerima budaya serta kultur yang berbeda. Hal tersebut akan mendorong terbentuknya satu komitmen bersama,” tambahnya.

Dalam konteks sebagai wadah pemersatu bangsa, AMN dapat meningkatkan ikatan persaudaraan karena ada penguatan nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaaan, serta penekanan untuk cinta pada bangsa dan negara. Apalagi waktu yang ditempuh mahasiswa di asrama cukup lama. Ditambah dengan keterampilan yang terus diasah selama di asrama, maka akan tercipta SDM berkualitas.

AMN bisa menjadi wadah kaderisasi untuk mempersiapkan para pemimpin ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Di AMN para mahasiswa dapat mempelajari banyak hal, seperti beretorika, berorganisasi, membangun argumentasi dan opini publik. Sehingga AMN tidak hanya menjadi tempat istirahat, namun juga berkegiatan untuk memperkaya wawasan. [-red]

Ad Placement

daerah

nasional

internasional