BERITA KALIMANTAN

opini

trending

Showbiz

Ad Placement

daerah

nasional

Jumat, 12 Juli 2024

Program Pompanisasi Sawah Mampu Tingkatkan Produksi Beras

Oleh : Elisabeth Titania Dionne )*

Di tengah tantangan cuaca ekstrem dan keterbatasan sumber air, program pompanisasi sawah muncul sebagai harapan baru bagi para petani. Dengan semangat optimisme, inisiatif ini tidak hanya menjanjikan peningkatan produksi beras, tetapi juga membangkitkan semangat petani yang sempat redup. Melalui teknologi pompanisasi, diharapkan irigasi akan lebih efisien dan merata, sehingga setiap jengkal sawah bisa optimal dalam menghasilkan butiran padi yang berkualitas.

Optimisme Presiden Jokowi terhadap program pompanisasi sawah memberikan harapan besar bagi peningkatan produksi beras nasional dan kesejahteraan petani. Program ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi petani, terutama dalam hal irigasi dan ketahanan terhadap cuaca ekstrem seperti El Nino.

Implementasi pompa air di lahan pertanian diproyeksikan mampu meningkatkan indeks pertanaman dari satu menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun. Efisiensi distribusi air yang lebih baik memungkinkan petani untuk memaksimalkan potensi lahan mereka, yang sebelumnya hanya dapat panen sekali setahun karena keterbatasan air.

Selain itu, pompanisasi juga berfungsi sebagai langkah antisipatif menghadapi perubahan iklim yang ekstrem. Dengan adanya pompa, diharapkan petani dapat mengatasi kekeringan yang sering terjadi akibat fenomena cuaca seperti El Nino. Hal ini sangat penting mengingat perubahan iklim yang tak terduga dapat mengancam produksi pangan nasional.

Di Kabupaten Bantaeng, misalnya, Presiden Jokowi telah melihat langsung dampak positif dari program ini. Meski kebutuhan pompa di daerah tersebut mencapai 150 unit, alokasi awal sebanyak 81 unit pompa di tahun 2024 sudah memberikan hasil yang signifikan. Petani yang sebelumnya hanya dapat panen sekali, kini bisa menanam untuk kedua kalinya dalam setahun.

Program ini bukan hanya tentang memberikan bantuan fisik berupa pompa, tetapi juga mengedukasi dan melibatkan petani dalam proses transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pompanisasi adalah solusi cepat untuk mengatasi ancaman iklim yang dapat menurunkan produksi pangan secara drastis. Dengan menggunakan pompa, air dari sungai dapat dialirkan ke sawah, memastikan tanaman tetap mendapatkan air meski di musim kemarau.

Pemerintah juga menargetkan untuk mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia dalam waktu cepat. Fokus utama saat ini adalah pemasangan pompa, pencetakan sawah baru, dan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern. Hal ini adalah upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN seperti PT Pupuk Indonesia (Persero).

PT Pupuk Indonesia mendukung penuh program peningkatan produktivitas padi di Sulawesi Selatan dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi yang cukup dan memudahkan akses bagi petani. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, memastikan kesiapan dan kemudahan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani.

Pemerintah telah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Petani yang telah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi cukup membawa KTP ke kios untuk melakukan penebusan. Pupuk Indonesia juga memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Hanya petani yang memenuhi kriteria tertentu yang berhak menerima subsidi ini, seperti tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN).

Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi secara nasional sebesar 1.209.509 ton, yang terdiri dari urea dan NPK. Dari jumlah tersebut, ketersediaan di Sulawesi Selatan mencapai 819.803 ton. Stok ini mencakup urea bersubsidi, NPK Phonska, dan NPK Kakao, yang disimpan di gudang-gudang tingkat kabupaten/kota untuk memastikan kebutuhan pupuk petani terpenuhi selama 14 hari ke depan.

Untuk memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Sulawesi Selatan, Pupuk Indonesia menyiapkan berbagai fasilitas penunjang, termasuk gudang, distributor, kios, dan petugas lapangan. Semua upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Program pompanisasi sawah yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi ini membawa angin segar bagi sektor pertanian di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi beras nasional dan kesejahteraan petani secara signifikan.

Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, optimisme dan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan petani menjadi kunci suksesnya program ini.

Upaya peningkatan produktivitas pertanian melalui pompanisasi bukan hanya tentang meningkatkan hasil panen, tetapi juga tentang menciptakan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan pangan di masa depan dan mencapai swasembada pangan yang diimpikan.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia, dan program pompanisasi adalah salah satu langkah nyata menuju tujuan tersebut. Mari kita dukung bersama program ini demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

)* Penulis adalah kontributor Kontributor Gelora Media Institute

Pemuda Serukan Kolaborasi Wujudkan Pilkada Damai Demi Masa Depan Bangsa

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, menjadi panggung demokrasi untuk menentukan pemimpin daerah yang berkualitas guna keberlanjutan pembangunan selama periode lima tahun mendatang. Sebagai kategori pemilih dengan jumlah persentase cukup banyak, pemuda memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan proses pelaksanaan Pilkada 2024.

Banyaknya pemilih muda menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pilkada Serentak 2024, di mana permasalahan yang ada saat ini adalah selain tingkat pengetahuan dan pemahaman pemilih muda terhadap politik masih dinilai belum optimal, juga kemungkinan dihadapkan maraknya sebaran hoaks yang bertebaran di media sosial. Untuk itu, peran pemuda sangat penting untuk menyerukan kolaborasi guna mewujudkan Pilkada damai demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Tokoh Pemuda Suku Amungme, Kabupaten Mimika, Elie Dolame mengajak semua pihak mewujudkan Pilkada yang aman dan damai. Hubungan harmonis antar sesama hendaknya terus dipelihara meskipun pilihan berbeda. Pihaknya berharap masyarakat lebih paham terkait proses tahapan Pilkada 2024 sehingga tidak terpengaruh dengan aksi yang berujung pada gangguan Kamtibmas.

Warga diimbau agar tidak terprovokasi dengan hasutan ataupun ajakan-ajakan dari oknum yang tidak benar. Para calon juga harus siap untuk menerima hasil akhir dan mengikuti setiap proses dan tahapan Pilkada. Elie juga menegaskan, Papua sangat mencinta damai sehingga tidak boleh ada korban jiwa karena kepentingan oknum tertentu. Penting bagi seluruh pihak di Papua menunjukkan kepada saudara sebangsa di luar Papua, bahwa pesta demokrasi di Papua aman dan damai.

Perihal aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu di beberapa daerah, Elie meminta aparat keamanan untuk bertindak tegas agar jangan sampai pelaksanaan Pilkada berjalan kacau karena ulah kelompok tertentu. Masyarakat akan menjadi korban jika kekacauan terjadi, karena akibatnya masyarakat tidak bisa menyalurkan haknya. Sebagaimana gangguan seperti yang terjadi di Paniai, menjadikan banyak masyarakat mengungsi. Pilkada merupakan pintu perubahan bagi semua pihak ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, sejumlah elemen mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Perguruan Tinggi Kalimantan Barat (Kalbar) juga menyerukan Pilkada Damai 2024. Deklarasi yang berlangsung di kampus Politeknik Negeri Pontianak berisi komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 aman dan damai. Adapun poin-poin yang ditekankan dalam deklarasi tersebut antara lain mendukung Pilkada 2024 dan menolak ujaran kebencian di dalamnya.

Ketua BEMSI Kerakyatan Kalbar, Agim Nastiar, menekankan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran selama pelaksanaan Pilkada Kalbar 2024. Pastikan ini berjalan dengan tertib dan lancar, tanpa ada provokasi. Pihaknya menolak segala bentuk ujaran kebencian, penyebaran berita hoaks, politisasi SARA, serta kampanye hitam dalam kontestasi Pilkada 2024.

Selain itu, Agim dan mahasiswa lainnya siap melakukan edukasi politik secara langsung kepada pemilih. Langkah tersebut mereka ambil sebagai bentuk komitmen untuk Pilkada 2024 yang bermartabat, tanpa politik identitas, dan tanpa provokasi di Kalimantan Barat.

Senada, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng, Komang Dudhi Udiyana, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menyukseskan Pilkada 2024. Pihaknya mengatakan kesuksesan Pilkada 2024 tidak hanya bergantung pada peran penyelenggara, tetapi juga pada partisipasi generasi muda dalam mempersiapkan diri sebagai penerus kepemimpinan di masa depan.

Generasi muda memegang peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang baik di Indonesia. Generasi muda diharapkan bisa datang ke TPS dan ikut memilih di Pilkada 2024. Dan jangan sampai pemuda memberikan contoh demokrasi yang buruk dengan Golput, karena hal ini sama saja dengan membiarkan suaranya sia-sia pada Pilkada 2024.

Seluruh komponen bangsa terutama pemuda berperan penting untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang aman dan damai. Pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan damai tersebut dapat terwujud dengan menjaga stabilitas situasi politik, hukum, dan keamanan. Terlebih, tahun 2024 merupakan tahun rekor dalam penyelenggaraan karena dilaksanakan serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Pemuda harus menjadi garda terdepan untuk memberikan keteladanan menjadi pemilih yang bijaksana dengan menciptakan suasana demokrasi damai pada Pilkada 2024. Selain itu, pemuda juga ikut serta mengawasi berjalannya tahapan Pilkada dan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Apabila terdapat berita-berita yang belum tentu kebenarannya, perlu dilakukan check, recheck, dan crosscheck secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan kegaduhan publik. Pemuda juga perlu menolak sikap intoleransi, radikalisme, dan terorisme untuk mewujudkan keamanan, ketertiban serta kedamaian menjelang Pilkada 2024.

Perbedaan pilihan dalam Pilkada tidak bisa dihindari dan merupakan hal yang wajar selama tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan tidak boleh diselesaikan dengan cara kekerasan, akan tetapi dilakukan dengan musyawarah mufakat untuk mencari solusi yang terbaik dalam penyelesaian segala permasalahan dengan damai. Mari sukseskan Pilkada 2024 bersama-sama dengan damai, terutama kontribusi aktif para pemuda.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Pemerintah Jamin Keberlanjutan Pembangunan Papua

Oleh : Julvri Liben )*

Keberlanjutan pembangunan Papua menjadi fokus penting bagi pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan daerah tersebut. Beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam mencapai keberlanjutan pembangunan Papua salah satunya, investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan dengan memperluas akses ke sekolah dan meningkatkan standar pembelajaran untuk mempersiapkan generasi muda Papua menghadapi tantangan masa depan.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Penandatanganan Perjanjian Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jalan Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan tersebut telah dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto awal 1980an guna menghubungkan Jayapura-Wamena, terutama untuk logistik sehingga dapat mengurangi tingkat kemahalan barang dan jasa. Selain itu, pembangunan jalan tersebut tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Basuki turut mengapresiasi terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT PII, dan PT Hutama Mambelim Trans Papua yang telah bersedia membantu mewujudkan pembangunan jalan tersebut.

Segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 50,14 kilometer (km) yang akan dibangun dengan skema KPBU ini merupakan bagian dari ruas Jayapura-Wamena. Lingkup pembangunannya juga meliputi pembangunan jembatan, satu unit pelaksana penimbangan bermotor, penanganan lereng dan tebing selama masa layanan. Bentuk kerja sama proyek KPBU ini adalah Design, Build, Finance, Operate,  Maintenance dan Transfer dengan masa kerja sama selama 15 tahun. Rinciannya adalah 2 tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan dengan pengembalian investasi melalui skema Availability Payment (AP). Dengan nilai investasi sebesar Rp3,3 triliun, proyek itu memperoleh penjaminan pemerintah dari PT PII.

Dengan adanya jalan Trans Papua dapat membantu dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memfasilitasi akses lebih baik terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan tingkat kemiskinan. Pembangunan jalan Trans Papua juga dapat mengurangi isolasi sosial dan politik antara berbagai kelompok etnis di Papua. Hal ini dapat membuka jalan bagi dialog antar kelompok, meningkatkan kesadaran dan toleransi antar budaya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan pembangunan di Papua semakin masif pasca diresmikannya empat Daerah Otonom Baru (DOB). Untuk itu perlu adanya keseimbangan dalam pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan memastikan kebutuhan generasi mendatang. Selain itu, pembangunan di Papua perlu memperhatikan banyak hal, salah satunya konteks lokal, karena pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta kearifan lokal menjadi kunci keberhasilan membangun Papua kedepannya.

Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti tambang, hutan, dan sumber daya laut. Sehingga dengan pembangunan yang tepat dapat mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat Papua dapat memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola sumber daya dan membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Selain itu, dengan meningkatkan kehadiran pemerintah dan infrastruktur di Papua, pemerintah dapat memperkuat kedaulatan negara serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan berjalan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan nasional.

Pentingnya pembangunan di Papua tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga untuk memperkuat integrasi sosial, meningkatkan stabilitas politik, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam yang dimiliki Papua untuk kesejahteraan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan di Papua perlu dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan serta kearifan lokal.

Selain itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan sebagai keberlanjutan pembangunan di Papua Tengah, pihaknya melakukan pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Provinsi Papua Tengah dengan mengusung konsep grand smart city dan mempertahankan kawasan hijau. Di lokasi Puspem tersebut, akan ada perkantoran, perumahan, dan kawasan masyarakat, serta instalasi listrik sistem bawah tanah. Saat ini, proses pembangunannya ada di Kementerian PUPR, dan semua dokumen serta master plannya sudah diberikan.

Pembangunan pusat pemerintahan di Papua Tengah merupakan langkah yang strategis untuk memperkuat kehadiran pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pusat pemerintahan yang baik akan meningkatkan kehadiran dan kedekatan pemerintah dengan masyarakat Papua Tengah. Hal ini akan membantu dalam menyediakan layanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kemudian dengan adanya pusat pemerintahan yang memadai, pelayanan administratif dan publik seperti izin usaha, administrasi kependudukan, perizinan pembangunan, serta layanan sosial dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan-layanan tersebut tanpa harus bepergian jauh. Selanjutnya sebagai pusat administrasi, pusat pemerintahan dapat menjadi pusat ekonomi yang mempromosikan kegiatan bisnis dan perdagangan di sekitarnya. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

)* Mahasiswa asal Papua tinggal di Yogyakarta

Mengapresiasi Apkam Berantas OPM di Papua Demi Lindungi Masyarakat

Oleh: Daniel Wanimbo )*

Tindakan Aparat Keamanan (Apkam) mulai dari TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara dalam memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua patut diapresiasi sebagai upaya untuk melindungi masyarakat setempat. Langkah ini menunjukkan komitmen negara menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Papua dari ancaman separatisme.

Beberapa waktu lalu Satgas Damai Cartenz 2024 telah berhasil menembak anggota OPM bernama Basoka Lawiya. Kejadian ini berlangsung pada 7 Juli 2024 sekitar pukul 17:55 WIT di Kampung Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Penembakan dilakukan karena Basoka melawan saat akan ditangkap.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, menyatakan pihaknya melakukan razia yang mengamankan Basoka Lawiya, seorang anggota OPM Kodap VIII Intan Jaya yang dipimpin oleh Undius Kogoya. Tindakan ini sangat penting dilakukan untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut.

Juru Bicara Satgas, Komisaris Besar Bayu Suseno, menambahkan bahwa Basoka ditangkap karena diduga terlibat dalam berbagai aksi kriminalitas. Salah satu aksinya adalah melakukan pembakaran rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Intan Jaya. Peristiwa ini terjadi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada 20 Januari 2024.

Selain itu, Basoka juga diduga terlibat dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiyai, Distrik Paniai Timur, Saudara Efraim Gobai. Peristiwa ini terjadi pada 6 Mei 2024. Dugaan ini menambah daftar panjang aksi kriminal yang terkait dengan Basoka Lawiya.

Basoka juga terlibat dalam aksi penembakan dan pembakaran di jalan raya Madi, Kampung Uwibutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Mei 2024. Tindakan ini menegaskan peran Basoka dalam berbagai aksi kejahatan.

Tindakan tegas dalam menjaga keamanan yang dilakukan oleh Satgas Damai Cartenz 2024 menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua. Tindakan terhadap anggota TPNPB-OPM seperti Basoka Lawiya adalah langkah penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan dan aksi kriminalitas yang merugikan.

Dengan menangkap dan menindak tegas para pelaku kriminal, aparat keamanan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua. Upaya ini juga menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi setiap warga negara, khususnya di daerah yang rentan terhadap konflik.

Langkah-langkah yang diambil oleh Satgas Damai Cartenz 2024 patut diapresiasi karena bertujuan untuk melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kriminal lainnya dan mengurangi tindakan kekerasan di wilayah tersebut.

Keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, dukungan terhadap upaya aparat keamanan dalam memberantas kelompok kriminal di Papua sangat diperlukan. Dengan demikian, Papua dapat menjadi wilayah yang aman dan damai bagi seluruh masyarakatnya.

Selain itu, tindakan tegas yang diambil oleh Satgas Damai Cartenz 2024 juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan penegakan hukum di wilayah Papua. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan pemerintah.

Operasi keamanan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan kriminal yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil di Papua.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah, sangat penting dalam mendukung upaya Satgas Damai Cartenz 2024. Kerjasama ini akan memperkuat efektivitas operasi keamanan dan memastikan hasil yang lebih baik dalam menjaga ketertiban di Papua.

Masyarakat juga diharapkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada aparat keamanan. Partisipasi aktif dari masyarakat akan membantu aparat dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku kriminal dengan lebih cepat.

Keberhasilan operasi keamanan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dengan adanya rasa aman, masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut akan ancaman kriminalitas.

Pemerintah juga perlu terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban di Papua. Edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari tindakan kriminal akan membantu mengurangi tingkat kriminalitas di wilayah tersebut.

Upaya penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kombinasi ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan aman di Papua. Diharapkan bahwa Papua dapat menjadi contoh keberhasilan penegakan hukum dan keamanan yang efektif di Indonesia. Keberhasilan ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, Papua dapat menjadi wilayah yang aman dan damai bagi seluruh warganya. Mari kita dukung bersama upaya ini demi masa depan yang lebih baik bagi Papua dan seluruh Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta.

Judi Online Timbulkan Kerugian Besar bagi Keluarga dan Negara

Oleh : Doni Irwandi )*

Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Inovasi teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga hiburan. Namun, kemajuan tersebut juga disalahgunakan untuk judi online. Judi online menjadi salah satu yang menjadi atensi karena membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, bahkan negara.

 Anggota Komisi III DPR RI, Heru Widodo menyatakan kerugian masyarakat yang disebabkan oleh judi online mencapai Rp100 triliun . Angka ini menunjukkan betapa besar dampak finansial yang ditimbulkan oleh aktivitas ini. Heru meminta Satgas Pemberantasan Judi Online untuk memaksimalkan penegakan hukum agar judi online diberantas sampai ke akar-akarnya. Menurutnya, pemberantasan judi online sangatlah urgen karena tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan potensi kejahatan siber.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa total perputaran uang dari judi online mencapai Rp320 triliun dari 168 juta transaksi sepanjang 2023. Angka ini menunjukkan skala besar perputaran uang dalam industri ini, yang sayangnya tidak memberikan kontribusi positif bagi ekonomi negara.

Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah menyatakan bahwa judi online menguntungkan pelaksana atau pengendali yang berasal dari negara tetangga yang memfasilitasi aktivitas tersebut. Aktivitas ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat atau bahkan stagnan karena dana yang diperoleh dari perjudian tidak dapat diputar untuk anggaran APBN.

Imaduddin menekankan bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dalam negeri justru mengalir ke luar negeri, menguntungkan negara-negara tetangga. Selain itu, keterlibatan masyarakat Indonesia dalam aktivitas judi online menurunkan produktivitas, mengganggu roda perekonomian, dan memperburuk situasi ekonomi yang stagnan.

Kerugian finansial yang dialami oleh individu akibat judi online sering kali berdampak pada keluarga mereka. Ketika seorang anggota keluarga kehilangan uang karena berjudi, seluruh keluarga bisa terkena dampaknya. Beban finansial yang meningkat dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga, mengurangi kualitas hidup, dan bahkan memicu konflik domestik. Dalam kasus yang parah, keluarga bisa kehilangan rumah atau harta benda lainnya untuk melunasi hutang judi.

Menurut data, jumlah orang yang kecanduan judi online di Indonesia meningkat dari 1,3 juta pada 2019 menjadi 2,5 juta pada 2020. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang terjerat dalam masalah finansial akibat judi online.

Judi online juga berdampak negatif pada produktivitas di tempat kerja. Pada 2018, sekitar 30% karyawan Indonesia mengalami penurunan produktivitas karena kecanduan judi online. Angka ini meningkat menjadi 40% pada 2020. Individu yang kecanduan judi mungkin menghabiskan banyak waktu berjudi selama jam kerja atau mengalami penurunan konsentrasi dan motivasi. Hal ini tidak hanya memengaruhi kinerja individu tersebut tetapi juga dapat merugikan perusahaan dengan menurunkan tingkat produktivitas keseluruhan.

Judi online sering kali digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang oleh kelompok kriminal. Pada 2019, sekitar $500 juta digunakan untuk pencucian uang melalui judi online di Indonesia. Jumlah ini meningkat menjadi $1 miliar pada 2020. Pencucian uang melalui platform judi online dapat merusak integritas sistem keuangan dan memperburuk masalah ekonomi yang ada. Pemerintah perlu mengeluarkan sumber daya tambahan untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait dengan aktivitas ilegal ini, yang pada akhirnya meningkatkan biaya bagi negara.

Sebagian besar platform judi online beroperasi di luar negeri, sehingga negara-negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang signifikan. Menurut sebuah laporan oleh The Guardian, Inggris kehilangan sekitar £300 juta per tahun dalam bentuk pendapatan pajak yang tidak terkumpul dari industri perjudian online. Hal ini mengurangi sumber daya yang tersedia untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Perjudian online juga membawa risiko bagi remaja dan mahasiswa yang lebih rentan terhadap kecanduan. Menurut sebuah studi oleh Gambling Commission di Inggris, sekitar 14% remaja berusia 11-16 tahun telah berjudi secara online. Kecanduan judi di usia muda dapat menyebabkan masalah keuangan jangka panjang dan menghambat perkembangan ekonomi generasi mendatang.

Selain itu, judi online dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan di kalangan individu dan keluarga. Individu yang berjudi secara berlebihan sering kali menghadapi kesulitan keuangan yang menyebabkan penurunan daya beli dan pengurangan kontribusi ekonomi mereka. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi yang lebih luas, terutama di komunitas yang sudah rentan.

Judi online membawa berbagai bahaya ekonomi yang signifikan. Dampak finansial pada individu dan keluarga, penurunan produktivitas, pengurangan pendapatan lokal, biaya sosial dan kesehatan, serta risiko pencucian uang adalah beberapa masalah utama yang perlu diperhatikan. Untuk mengurangi dampak negatif ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dari seluruh stake holder, termasuk regulasi yang ketat, edukasi publik, dan layanan dukungan bagi mereka yang terdampak.

Selain itu, peran agama dalam mengedukasi dan menyosialisasikan bahaya judi online sangat penting. Kampus dan institusi pendidikan juga harus berperan aktif dalam mendakwahkan bahaya dari praktik perjudian online ini. Dengan tindakan yang tepat, dampak negatif judi online dapat diminimalkan, membantu melindungi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

)* Penulis adalah seorang pengamat ekonomi kemasyarakatan

BIN Dorong Lahirnya Generasi Muda Unggul dan Inklusif Lewat AMN

Oleh: Marcus Daramu*

Badan Intelijen Negara (BIN) terus menunjukkan komitmennya dalam melahirkan generasi muda unggul melalui pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di sejumlah wilayah di Indonesia. Saat ini, pembangunan AMN berfokus di Manado, Sulawesi Utara yang nantinya diharapkan menjadi wadah pembinaan bagi para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia dan mempersiapkannya menjadi pemimpin bangsa yang berkarakter, juga berwawasan kebangsaan.

Pembangunan AMN Manado merupakan salah satu dari sekian AMN yang dibangun oleh BIN di seluruh Indonesia. AMN Manado dirancang dengan konsep asrama modern yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, dan tempat ibadah. Selain itu, AMN Manado juga akan menerapkan sistem pembinaan yang komprehensif, yang meliputi pembinaan akademik, moral, dan wawasan kebangsaan.

AMN Manado yang merupakan inisiasi BIN juga melibatkan berbagai pihak dalam pembangunannya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Universitas Sam Ratulangi, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. AMN Manado tentunya memberikan kesempatan emas bagi pelajar dari berbagai latar belakang di Indonesia untuk mengembangkan potensinya.

AMN dibangun berdasarkan Perpres Nomor 106 Tahun 2021, AMN bertujuan menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa serta menyiapkan SDM yang berkualitas dan berintegritas. BIN, yang dipimpin oleh Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, melakukan pembinaan kebangsaan kepada para mahasiswa yang tergabung di AMN.

Sementara itu, pembangunan AMN dilatarbelakangi oleh usulan dari 61 tokoh Papua dan Papua Barat, yang menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada Presiden RI Joko Widodo pada 10 September 2019 di Istana Negara sehingga keluarlah Perpres 106 tahun 2021 tentang AMN, yang kemudian dicanangkan pembangunannya di 6 lokasi di Indonesia, yakni Kota Surabaya, Yogyakarta, DKI Jakarta, Malang, Makassar dan Manado.

Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Essy Asiah, menjelaskan bahwa pembangunan AMN di Manado masih berlangsung dan progres pembangunan akan terus dikawal agar berjalan sesuai rencana. Essy mendorong para kontraktor untuk membuat check list pekerjaan setiap minggunya dan menghitung kebutuhan pekerja di masing-masing gedung dalam kawasan AMN Manado. Ia menambahkan bahwa keberadaan AMN di Manado merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah sukses diimplementasikan di Surabaya.

Di sisi lain, Pembantu Rektor 1 Universitas Sam Ratulangi Manado, Prof. Dr. Ir. Grevo Soleman Gerung, menyatakan dukungan penuh terhadap realisasi AMN Manado. Dengan arahan dan petunjuk dari Kemendikbudristek, Unsrat Manado berkomitmen memberikan dukungan maksimal terhadap pembangunan AMN tersebut.

Mahasiswa yang akan menghuni AMN Manado bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) di Unsrat. Namun, Prof. Grevo Gerung menekankan bahwa seleksi tetap akan dilakukan mengingat terbatasnya kuota di AMN Manado. Sementara itu, kuota untuk jalur Program Adik Papua masih dalam pembahasan, di mana pada tahun 2023 Unsrat telah menerima 70 mahasiswa Papua melalui jalur tersebut.

Selain fokus pada pengembangan bakat dan minat, AMN Manado juga menjadi wadah pembinaan sosial dan soft skill. AMN yang tersistem mendorong interaksi dan kolaborasi antara mahasiswa dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang beragam. Hal ini tidak hanya memperkaya wawasan tetapi juga menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pembinaan karakter di dalam asrama mencakup nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan semangat gotong royong yang merupakan fondasi penting bagi calon pemimpin masa depan.

Dengan berbagai fasilitas dan program yang disediakan, AMN Manado berperan penting dalam menciptakan generasi muda yang siap memimpin dan berkontribusi bagi bangsa. Melalui upaya ini, BIN sebagai inisiator berharap dapat mencetak pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki karakter kuat dan berwawasan kebangsaan yang kokoh.

Sebelumnya, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny, menyampaikan pandangannya terkait keberadaan AMN di Manado. Menurut Romo Benny, AMN sangat layak menjadi tempat kaderisasi para pemimpin masa depan bangsa. Pembangunan AMN Manado dinilai ideal karena nantinya tidak hanya akan diisi oleh mahasiswa dari Manado, tetapi juga dari berbagai wilayah lain di Indonesia.

Romo Benny juga optimis bahwa AMN akan menjadi salah satu program penting untuk mencetak generasi unggul yang inklusif. Kolaborasi melalui pendidikan bercirikan inklusif seperti ini dianggap sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter.

Harapan besar ditempatkan pada generasi muda yang tinggal di AMN Manado nantinya. Para mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperoleh selama masa pendidikan di kampus maupun di asrama untuk menghadapi tantangan global dan berkontribusi secara signifikan bagi kemajuan bangsa. Lingkungan asrama yang memfasilitasi interaksi antar mahasiswa dari berbagai daerah ini tentu diharapkan dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menjadikan calon-calon pemimpin yang berintegritas dan toleran.

Di masa depan, AMN Manado akan menjadi salah satu fondasi bagi terbentuknya komunitas mahasiswa yang dinamis, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Alumni AMN akan siap untuk membawa Indonesia menuju era baru yang lebih maju dan berdaya saing di kancah internasional. Dengan demikian, pembangunan AMN Manado ini merupakan investasi penting untuk masa depan yang lebih cerah bagi bangsa Indonesia.

*Penulis adalah Aktivis Pendidikan dari Manado, Sulut

Bersinergi Tolak Politik Identitas Dalam Pilkada 2024

Oleh : Joanna Alexandra Putri )*

Di tengah gemuruh persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, suara-suara yang menolak politik identitas semakin nyaring terdengar. Aksi bersama ini bukan hanya tentang menjaga keutuhan bangsa, tapi juga tentang menciptakan ruang demokrasi yang lebih sehat dan adil.

Dalam perjalanan menuju pesta demokrasi, mari kita jaga persatuan dan berfokus pada visi serta program yang membangun, bukan pada perbedaan yang memecah belah. Mari bersama-sama membangun kesadaran bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan alat politik.

Menjelang Pilkada 2024, penting bagi kita semua untuk bersinergi menolak politik identitas. Dalam konteks ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat (Kalbar), Muhajirin Yanis, telah memberikan imbauan yang sangat relevan. Ia menegaskan bahwa peserta pesta demokrasi harus menghindari politik identitas untuk mewujudkan kedamaian dan harmonisasi di Kalbar.

Menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, Muhajirin menggarisbawahi bahwa rumah ibadah tidak boleh dijadikan sarana untuk kampanye politik. Kampanye yang berfokus pada politik identitas hanya akan memperkeruh suasana dan mengancam kerukunan yang selama ini terjaga. Muhajirin mengajak semua pihak untuk berkampanye tanpa menggunakan politik identitas, sebagai bentuk komitmen terhadap Pilkada yang damai dan harmonis.

Pada Seminar Penguatan Moderasi Beragama bagi Aktor Kerukunan yang berlangsung di Pontianak, bertema "Kolaborasi dan Sinergitas untuk Wujudkan Pilkada Damai di Kalimantan Barat Tahun 2024" menjadi sorotan utama. Seminar ini menghadirkan berbagai pembicara yang menekankan pentingnya peran aktif tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada.

Muhajirin menekankan bahwa kita harus menjadi penyejuk di tengah suhu politik yang memanas, dengan memberikan pemahaman bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, namun menjaga kerukunan adalah sebuah keharusan.

Toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai. Muhajirin menegaskan bahwa toleransi baru bisa terwujud dengan baik ketika kita saling memahami perbedaan yang ada. Tidak mungkin menjadi orang yang moderat tanpa keadilan, dan ketika kita memiliki pemahaman moderat, maka keadilan dan kerukunan dapat terwujud.

Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Manto, juga memberikan pandangannya tentang pentingnya menjaga suasana Pilkada agar tetap damai. Ia menekankan bahwa semua kandidat yang akan maju pada Pilkada 2024 adalah putra terbaik Kalimantan Barat, dan peran masyarakat adalah menjaga kerukunan dan ketertiban selama proses pemilihan. Manto menambahkan bahwa peran kita semua adalah menjadi penyejuk atas suasana yang memanas.

Ketua FKUB Kalbar, Ibrahim, menambahkan bahwa FKUB bersama aktor kerukunan yang moderat berperan aktif dalam mengawal Pilkada 2024. Mereka berperan sebagai pelopor untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, damai, luber, dan jurdil.

Deklarasi damai dari seluruh peserta seminar menggarisbawahi komitmen mereka untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kalbar selama Pilkada 2024. Deklarasi ini menegaskan bahwa penggunaan politik identitas tidak memiliki tempat dalam demokrasi yang sehat dan adil, serta menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dalam mewujudkan Pilkada yang damai.

Sementara itu, di Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mulai memetakan kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI, Benny Sabdo, mengungkapkan bahwa upaya ini dilakukan dengan melihat sosok yang akan bersaing sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Mulai dari politik identitas hingga politik dinasti menjadi perhatian utama mereka, meskipun calon-calon tersebut belum ada. Pemetaan ini juga dilatarbelakangi oleh pengalaman penyelenggaraan periode-periode sebelumnya, seperti Pilkada 2017 yang sangat keras dan memunculkan demo berjilid-jilid.

Benny menambahkan, politisasi SARA dan politik identitas pada Pilkada 2017 begitu membelah masyarakat di tingkat bawah. Oleh karena itu, pemetaan kerawanan Pilkada Jakarta 2024 menjadi langkah penting dalam mengantisipasi potensi konflik serupa. Dalam hal ini, peran Bawaslu sangat krusial untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan damai dan adil.

Seruan untuk menolak politik identitas dalam Pilkada 2024 ini bukan sekadar seruan moral. Ini adalah panggilan untuk kita semua, sebagai warga negara yang peduli akan masa depan bangsa. Politik identitas, dengan segala bentuknya, hanya akan memecah belah kita.

Sementara itu, kolaborasi dan sinergitas adalah kunci untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan demokratis. Mari kita jadikan Pilkada 2024 sebagai momen untuk memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan bangsa. Bersama-sama, kita bisa menciptakan suasana politik yang lebih sejuk dan penuh kedamaian.

Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat, berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan cara yang sehat dan beradab. Mari kita tolak politik identitas dan bergerak menuju masa depan yang lebih harmonis dan adil. Pilkada 2024 adalah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa bersatu dalam perbedaan dan tetap menjaga kerukunan.

)* Penulis adalah kontributor Jeka Media Institute

Ad Placement

daerah

nasional

internasional