Mendukung Pembangunan Papua Untuk Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat
Oleh : Ellen Laurance )*
Pemerintah sangat berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, termasuk di wilayah paling timur Indonesia, yakni Papua. Pembangunan di Provinsi Papua terus menunjukan tren positif. Berdasarkan data triwulan III-2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,28%, melebihi rata-rata nasional sebesar 4,94%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai 61,39 pada Tahun 2022.
Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun mengatakan bahwa dalam hal ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua sebesar 2,67 persen sehingga menunjukkan angka yang menggembirakan. Percepatan pembangunan Papua juga terbukti sukses pasca pemekaran, terlihat dari program-program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Selain itu, dalam aspek Papua Sehat, angka umur harapan hidup yang mencapai 66,23 tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Upaya mengurangi prevalensi stunting juga berhasil, dengan penurunan dari 29% pada Tahun 2021 menjadi 26,9% pada Tahun 2022.
Di sektor Papua Cerdas, terdapat peningkatan harapan lama sekolah baik untuk anak-anak maupun penduduk dewasa. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 6,76 tahun pada Tahun 2021 menjadi 7,02 tahun pada Tahun 2022.
Sementara itu, Papua Produktif juga menunjukkan perkembangan positif, dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka. Realisasi investasi juga menunjukkan tren yang menggembirakan, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022.
Di sisi lain, Pemerintah Povinsi Papua Pegunungan sedang berkolaborasi dengan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena terkait percepatan pembangunan untuk menuju Papua Emas di 2045. Dengan adanya kolaborasi itu, akan memberikan gambaran bahwa bagaimana percepatan pembangunan yang ada di wilayah Papua Pegunungan akan bisa terwujud dengan bertahap yang akan dilaksanakan.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai menyatakan jika pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan setiap perguruan tinggi sebagai pusat-pusat gagasan dan pemikiran yang berguna untuk merumuskan kebijakan di Papua Pegunungan.
Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan UNAIM Yapis Wamena untuk riset, penelitian, dan jika ada mahasiswa-mahasiswi yang ingin magang. Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan tiga perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Balim Papua.
Saat ini, pemerintah provinsi membuka pendampingan dari kampus untuk model-model percontohan pembangunan ekonomi, pertanian, pengembangan logistik dan lainnya, dan juga terbuka bagi magang setiap mahasiswa sebagai program merdeka belajar di berbagai OPD di Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Telly Nancy Silooy mengatakan hal yang melatarbelakangi seminar bahwa dengan kehadiran Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan salah satu pemekaran DOB memberikan angin segar dalam percepatan pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Lapago.
Provinsi baru ini diharapkan menjadi tolak ukur yang mengubah paradigma pembangunan dan pelayanan yang terfokus pada kebutuhan masyarakat, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, dan memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan lebih efektif dan terarah.
Perlu adanya sinkronisasi dan sinergitas antara berbagai pihak dalam mendukung ketercapaian pelaksanaan pembangunan yang di mulai dari mengidentifikasi lingkungan internal yaitu mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan yang dimiliki.
Selain itu dari sisi eksternal yaitu peluang dan ancaman yang ada di daerah, sehingga menghasilkan perencanaan yang berbasis pada isu-isu strategis agar pelaksanaan pembangunan dapat menghasilkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad mengatakan, bahwa ada alokasi mandatori yang harus dipenuhi, sehingga alokasi anggaran yang paling besar diberikan kepada kesehatan, pendidikan dan PUPR. Secara Nasional APBN yang ditransfer pusat ke daerah mengalami penurunan, termasuk Provinsi Papua Barat Daya, yang sebelumnya anggaran yang diberikan 2,7 triliun turun menjadi 1,7 triliun di Tahun 2024. Oleh karena itu, seluruh SKPD diimbau untuk dapat mempergunakan anggaran yang diberikan dengan baik.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua Adrianus Mambobo berharap dana otonomi khusus Papua pada 2024 untuk bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat terus digalakkan guna meningkatkan kesejahteraan warga asli orang Papua (OAP) hingga pelosok kampung.
Pada 2024 pemanfaatan dana otsus dapat dibuatkan rincian program kegiatan untuk DPRD supaya dapat dikontrol pemanfaatan di lapangan. Dana otsus Papua diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi OAP di berbagai kampung serta program lain yang sangat menyentuh kepentingan warga lokal asli Papua. Sebagai wakil rakyat, pihak DPRD sangat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan pendapatan ekonomi OAP.
Dengan demikian, untuk mencapai pembangunan Papua guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua meminta seluruh warga setempat dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab moril untuk berkarya bagi negeri berjuluk negeri 'Port Numbay'.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Robby Awi, mengatakan agar seluruh warga selalu mengedepankan kerukunan dan kehidupan toleransi umat beragama. Hal ini sederhana tetapi maknanya sangat penting sekali guna menjaga kebersamaan dalam menjadikan Kota Jayapura sebagai rumah kami bersama.
Semangat satu hati diharapkan semua pihak dapat menjabarkan di setiap momen untuk menghadirkan kebersamaan serta perubahan bagi kesejahteraan. Untuk itu, seluruh warga diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman dan damai di Kota Jayapura.
)* Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya
Posting Komentar untuk "Mendukung Pembangunan Papua Untuk Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat"